Penundaan Pemilu di Papua, KPU Serahkan Solusinya ke KPUD

image-gnews
Anggota Kepolisian membantu memindahkan Kotak Suara dari dermaga ke atas kapal di Pelabuhan Perikanan Kota Sorong, Papua Barat, Selasa, 16 April 2019. KPUD Kota Sorong mulai mendistribusikan logistik Pemilu serentak ke 659 TPS. ANTARA/Olha Mulalinda
Anggota Kepolisian membantu memindahkan Kotak Suara dari dermaga ke atas kapal di Pelabuhan Perikanan Kota Sorong, Papua Barat, Selasa, 16 April 2019. KPUD Kota Sorong mulai mendistribusikan logistik Pemilu serentak ke 659 TPS. ANTARA/Olha Mulalinda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU)  Arief Budiman menyerahkan tindak lanjut atas kisruh pemungutan suara Pemilu 2019 di Provinsi Papua kepada Komisi Pemilihan Umun Daerah Provinsi Papua. Dia menyebut keputusan menggelar pemungutan suara ulang di Papua tak perlu dibawa ke tingkat nasional.

Baca jugaData Masuk Quick Count di Atas 50 Persen: Jokowi Ungguli Prabowo

"Kalau problemnya bisa ditangani penyelenggara pemilu setempat, segera tangani secara lokal dan jalankan pemilunya," kata Arief di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Maret 2019

KPU RI, kata Arief masih menunggu laporan dari KPUD Papua. KPU menunggu laporan secara detil.  Nanti, “Akan direspon dengan melakukan rapat pleno,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menunda melakukan pencoblosan karena kecewa logistik belum lengkap. Ia mengatakan logistik di hampir semua TPS di Distrik Jayapura Selatan belum sampai.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyampaikan soal kelambatan itu akan dicek agar bisa ditentukan letak kesalahannya.Kalau berdasar standart operating prosedur (SOP), Papua menjadi daerah pertama yang mendapatkan distribusi logistik. 

"Kami juga akan membuat investigasi soal apa yang terjadi di kota Jayapura. Di kota Jayapura kan, di ada dua distrik, tetapi kalo tidak salah sudah direkomendasi untuk besok," ujar Ilham.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, hasil investigasi yang menjadi landasan untuk menindaklanjuti persoalan di Papua. "Dan bagaimana kemudian Bawaslu melihat kasus ini."

Dari Papua dikabarkan, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua merekomendasikan KPU kota setempat melakukan pemilu susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan. Sedangkan, "Di Kampung Enggros yang juga masuk Distrik Abepura, sudah melaksanakan pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir di Jayapura, Rabu.

Kemudian, kata Frans, di Distrik Jayapura Selatan juga akan dilaksanakan pemilu susulan, kecuali di Kampung Tobati dan Kayu Pulau yang sudah berhasil dilaksanakan.  "KPU Kota Jayapura harus melanjutkan pemilu," kata dia.

Dia mendapat mendapat informasi dari pengawas di tingkat distrik dan juga pengawas kelurahan kampung bahwa logistik pemilu sudah sampai ke kelurahan dan kampung. "Besok pagi sekitar pukul 04.00 WIT logistik akan disalurkan ke masing-masing TPS," kata dia.

Frans berharap distribusi dapat dilakukan lebih awal agar bisa sampai di TPS juga lebih awal. “Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara bisa tepat waktu.”

IRSYAN HASYIM | ANTARA

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

3 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

8 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

13 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

1 hari lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).