KPU: Kekisruhan Coblosan di LN karena Tingginya Pemilih Khusus

(Ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan sejumlah kekisruhan yang terjadi saat pemungutan suara di luar negeri disebabkan jumlah pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) cukup tinggi. Pemilih yang belum tercantum dalam DPT ini dikategorikan pemilih khusus.

Berita terkait: PPLN Berlin: Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Naik Drastis

 “DPK (daftar pemilih khusus) tinggi di luar negeri karena kondisi masyarakat kita yang tinggal di sana itu kan terpencar,” ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019. 

Viryan mengatakan mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, sebenarnya masih bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka cukup membawa paspor atau KTP elektronik saat datang ke TPS. Namun di sejumlah negara, masa pencoblosan pemilih khusus ini dibatasi waktu. 

Seperti yang terjadi di Sydney, Australia, tatusan WNI dilaporkan tidak bisa menyalurkan suaranya di TPS, karena adanya pembatasan waktu tersebut.

Viryan mengatakan para pemilih di luar negeri tidak semudah pemilih di Indonesia yang bisa mengecek data administrasi di TPS. Hal itulah yang menyebabkan tingginya jumlah pemilih yang belum terdaftar. Tidak seperti di dalam negeri, dimana orang bisa mendatangi lokasi TPS untuk mencek namanya.

 Kendati demikian, Viryan mengklaim Pemilu di luar negeri secara umum berjalan dengan baik. Meskipun, pihaknya mendapat laporan di sejumlah TPS di luar negeri masih terjadi masalah, salah satunya seperti di Sydney, Australia. 

Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih awal yakni pada 8 hingga 14 April 2019. Adapun, proses penghitungan suara tetap dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan di Indonesia, yakni pada 17 April mendatang.






Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

7 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

8 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

10 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

13 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

18 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

21 hari lalu

Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo akan menargetkan partainya memperoleh kursi parlemen sebanyak 2 digit pada Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

21 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

23 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik