Pengamat Sebut Kabar Hoaks Makin Subur Menjelang Pemungutan Suara

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Penyandang Disabilitas memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat mengikuti simulasi Pemilihan Umum 2019 di gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, 14 Februari 2019. Kegiatan yang diselenggarakan KPU RI tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan mengurangi surat suara yang tercoblos secara tidak sah pada Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Seorang Penyandang Disabilitas memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat mengikuti simulasi Pemilihan Umum 2019 di gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, 14 Februari 2019. Kegiatan yang diselenggarakan KPU RI tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan mengurangi surat suara yang tercoblos secara tidak sah pada Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemantau pemilu, Kode Inisatif menilai hoaks politik akan semakin subur menjelang pemungutan suara pemilu, 17 April mendatang. Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan hal ini terjadi karena ruang publik lebih banyak diisi oleh konten politik negatif.

    Baca juga: Ma'ruf Amin di Karawang, Cegah Hoaks Jokowi Menang Azan Dilarang

    "Konten positifnya ini sangat minim," ujar Veri kepada Tempo di kantor Badan Pengawas Pemilu, Ahad, 3 Maret 2019.

    Selama ini, menurut Very, konten negatif memang mengisi ruang publik. Akibatnya, banyak timbul hoaks seperti soal surat suara dan sebagainya.

    Padahal, kata dia, ruang publik seharusnya lebih banyak diisi konten positif untuk mencegah banyaknya hoaks yang beredar. "Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah mengisi ruang publik dengan konten positif," katanya.

    Veri mengatakan, lembaganya yang juga sebagai masyarakat sipil peduli pemilu turut melawan hoaks. Salah satunya, kata dia, dengan mengisi konten pemilu dan politik yang positif ke ruang publik. "Yang bisa kami lakukan adalah pendidikan politik untuk mengisi kekosongan konten positif," ucapnya.

    Veri menuturkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus memantau beredarnya konten negatif serta hoaks di ruang publik untuk mencegah hoaks. "Kalau ada informasi yang viral dan masuk hoaks, harus mengkonter informasi itu. Gerak cepat sebelum isu menyebar," tuturnya.

    Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Produsen Hoaks Ingin Rusak Pemilu

    Di sisi lain, Veri juga menyayangkan jika kabar-kabar hoaks ini banyak dimanfaatkan kedua kubu pasangan capres-cawapres yang sedang berlaga. Menurut dia, isu hoaks kerap kali dijadikan strategi antarkubu sebagai alat pemenangan untuk mendelegitimasi salah satu calon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.