TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu laporan resmi dari KPU Kabupaten Cianjur mengenai KTP elektronik milik warga negara Cina yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya baru menerima laporan secara lisan dari KPU Cianjur.
"Saya masih belum mengecek data detailnya, dan saya menunggu laporan resmi," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. KPU belum bisa banyak berkomentar terkait polemik itu.
Baca: KPU Jawa Barat Pastikan Tidak Ada Lagi DPT dengan NIK WNA
KPU, kata Arief, harus memastikan data detail bagaimana warga negara Cina memiliki KTP elektronik dan bisa terdaftar di DPT. "Banyak hal yang harus saya cek satu per satu dengan dokumen resminya nanti."
Arief menduga ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi saat memasukkan data atau lainnya. Jika adalah kesalahan akan dikoreksi. “Tinggal lihat siapa yang harus melakukan koreksi, di mana tempatnya."
Sebelumnya, beredar dua foto KTP elektronik (e-KTP) di media sosial yang menampilkan dua identitas berbeda. Yang satu bernama Bahar dan satu lagi bernama Guohui Chen. Gouhui ini yang disebut-sebut WNA Cina punya KTP Cianjur. Sedangkan Bahar, 47 tahun, kebingungan namanya tercantum di DPT Pemilu 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan WNA berkebangsaan Cina. Sedangkan NIK dia sendiri tak terdaftar di DPT setempat.
Baca: Warga Negara Cina Terdaftar di DPT Pemilu 2019
Komisioner KPU Viryan Azis menduga KTP yang beredar itu sekedar hasil editan. "Kami sudah melaporkan ke cyber crime Mabes Polri agar ditelaah lebih dalam, apakah foto itu hasil editan atau bukan," ujar Viryan Azis di kantornya pada Selasa, 26 Februari 2019.
Hasil penelusuran KPU yang berkoordinasi dengan Dukcapil, diketahui ada pencatatan NIK yang salah angka, terdaftar di DPT. "Pak Bahar tidak ada di DPT Pemilu 2019 karena perbedaan data terdaftar sejak DP4 pilgub Jabar lalu," ujar dia.
KPU Cianjur mengatakan akan melakukan verifikasi kembali untuk mencocokkan DPT. Sedangkan KPU Pusat juga akan berkoordinasi dengan Dukcapil memastikan tidak ada WNA terdaftar di DPT Pemilu 2019 dan memastikan semua nama di DPT terdaftar sesuai dengan NIK pemilik.
SYAFIUL HADI | DEWI NURITA | DEDEN ABDUL
