Kisruh NIK Asing Masuk DPT, Kantor KPU Cianjur jadi Ramai

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, memperlihatkan identitas KTP WNI dan KTP WNA yang berbeda. TEMPO/Deden Abdul Aziz

    Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, memperlihatkan identitas KTP WNI dan KTP WNA yang berbeda. TEMPO/Deden Abdul Aziz

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak merebaknya kasus NIK warga asing masuk DPT Pemilu, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur di Jalan Taifur Yusuf Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terlihat lebih sibuk dan ramai, dalam dua hari terakhir.

    Berita terkait: KPU Menduga WNA Punya KTP Cianjur itu Hanya Editan

     

    Selain awak media yang rutin meliput seputar Pemilu 2019, aparat keamanan dari TNI dan Polri pun tampak berseliweran di sana. Ada juga petugas intelijen dari berbagai satuan, baik TNI maupun Polri. Mereka ikut sibuk mengikuti perkembangan kasus NIK warga Cina di DPT Pemilu.

    Tak ketinggalan petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, juga turun ke lapangan. Bahkan, Kepala Kepolisian Resor Cianjur, Ajun Komisaris Besar Soliyah, kemarin, langsung menggelar konferensi pers di Aula KPU Kabupaten Cianjur.

    Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengaku sejak kemarin tak henti melayani wawancara dan pertemuan dengan berbagai pihak. Kesibukan ini muncul sejak beredarnya informasi ada warga negara asing yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara 009 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Info itu terkuak pada Selasa, 26/02.

    "Saya harus klarifikasi dengan berbagai pihak untuk meluruskan masalah tersebut. Masalah ini harus clear agar tak mengganggu tahapan Pemilu 2019. Dan, setelah proses klarifikasi, kami menganggap masalah ini sudah selesai," ujar Hilman kepada Tempo di Kantor KPU Kabupaten Cianjur, Rabu 27 Februari 2019.

    Meskipun demikian, Hilman mengaku masih harus melakukan klarifikasi lanjutan. Pagi tadi, dia bersama komisioner lainnya serta beberapa staf berangkat ke Bandung karena dipanggil komisioner dari KPU Jawa Barat dan Bawaslu Jawa Barat.

    "Saya dipanggil KPU Jawa Barat untuk menjelaskan masalahnya serta menemui Bawaslu Jawa Barat untuk menyerahkan data yang diminta," kata Hilman.

    Hilman menjelaskan bahwa tak ada masalah yang harus dijelaskan lagi karena dianggap sudah selesai. "Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada warga negara asing yang terdaftar di DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur. Itu hanya perbedaan NIK yang akan secepatnya dilakukan koreksi," tutur dia sebelum berangkat.

    DEDEN ABDUL AZIZ (Cianjur)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.