27 Ribu Mahasiswa Universitas Brawijaya Berpotensi Golput

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Andhika Muttaqin memperkirakan sekitar 27 ribu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berpotensi golput karena tak bisa mengikuti pemilu atau pilpres. Saat pemungutan suara 17 April 2019 masa perkuliahan sedang aktif dan menjelang ujian akhir semester.

Dari total 55 ribu mahasiswa, sekitar 40 persen berasal dari Jabodetabek dan 10 persen dari luar Jawa. Sedangkan 50 persen berasal dari Jawa Timur. “Hanya libur satu hari, tak memungkinkan mahasiswa pulang menggunakan hak pilih,” kata Andhika, Kamis 7 Februari 2019. Sedangkan mekanisme pindah pilih hanya diberi kesempatan sampai 17 Februari.

Baca: Mahfud MD: Mengajak Golput Melanggar Undang-Undang

Selain karena masalah jadwal akademik, tidak banyak partai politik dan calon presiden yang berkampanye untuk meraih dukungan mahasiswa. Padahal total jumlah mahasiswa sekitar 5 juta berpotensi menjadi ceruk suara partai politik. “Sekaligus penting untuk pendidikan politik bagi mahasiswa,” ujarnya.

Andhika mengatakan mahasiswa apatis terhadap pemilu dan pemilihan presiden, termasuk debat calon presiden. “Sedikit yang menonton debat calon presiden.” Sikap apatis ini lantaran mereka menganggap memilih atau tidak memilih dalam pemilu dan pilpres tak akan berpengaruh terhadap perkuliahan. Mahasiswa tak merasakan dampak jangka pendek atas penyelenggaraan pemilu.

Baca:Sosiolog: Golput Ada karena Krisis Kepercayaan ...

Pakar Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Maulida Pia Wulandari menjelaskan mahasiswa generasi milenial tidak mengenal visi dan misi partai politik. Termasuk profil calon presiden dan wakil presiden. “Di Amerika generasi milenial yang golput juga tinggi.”

Perguruan tinggi idealnya, kata Andhika, berfungsi sebagai lembaga untuk menguji para calon presiden. Kampus menjadi penyeimbang namun selama ini tak dilibatkan langsung dalam konstelasi politik dan hanya dilibatkan sebagai panelis. “Padahal kampus juga bisa menjadi sarana pengawasan sekaligus evaluasi jalannya pemilu.”