Strategi PDIP untuk Bisa Memenangi Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap bisa mencetak sejarah dengan menjadi partai pemenang dua kali berturut-turut pada Pemilihan Umum 2014 dan 2019. Selain menang pileg, PDIP juga berharap kadernya, Joko Widodo atau Jokowi menang pilpres dua periode.

    Baca: PDIP Klaim Efek Ekor Jas Dirasakan Semua Partai Pendukung Jokowi

    Untuk itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan menempatkan para kader dan calon legislator sebagai ujung tombak di lapangan untuk mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin di pilpres 2019. Apabila caleg tidak melakukan instruksi partai, kata Hasto, mereka akan mendapat sanksi.

    "Sanksi pemecatan akan kami berikan bagi para caleg yang tidak mengkampanyekan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," ujar Hasto Kristiyanto dalam rangkaian Safari Kebangsaan di Jawa Timur pada Ahad, 18 November 2018.

    Selain itu, kata Hasto, partainya juga memerintahkan para kader PDIP pergi berkelompok, masing-masing tiga orang, berkampanye dari pintu ke pintu atau door to door. Jumlah kelompok itu mengacu pada nomor urut PDIP di Pemilu 2019.

    Baca: Bupati Lamongan Hadiri Konsolidasi DPC PDIP, Dukung Jokowi?

    "Pergilah bertiga-tiga untuk menyampaikan program-program dan capaian kerja pemerintahan Pak Jokowi," ujar Hasto.

    Hasto mengatakan, para kader bisa memulai dari program-program yang dekat dengan rakyat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Yang emak-emak, kalau pergi ke majelis taklim, bisa menyampaikan program-program Pak Jokowi yang merakyat itu" ujar Hasto.

    Saat ini survei PDIP menempati urutan nomor wahid sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, sekitar 29 persen. "Namun hasil survei bukan patokan, jangan terbuai hasil survei. Kita tetap melakukan kampanye door to door seperti yang selama ini dilakukan Pak Jokowi," ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.