Pasca-Bencana, KPU Palu Tunda Penyempurnaan DPT Pemilu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa mengikuti perkuliahan di tenda darurat di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Senin, 5 November 2018. Beberapa gedung rusak terdampak gempa dan tsunami pada 28 September 2018. ANTARA/Basri Marzuki

    Mahasiswa mengikuti perkuliahan di tenda darurat di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Senin, 5 November 2018. Beberapa gedung rusak terdampak gempa dan tsunami pada 28 September 2018. ANTARA/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Palu - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Sulawesi Tengah masih menunda penyempurnaan data daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP-2) pascabencana yang terjadi di daerah tersebut pada 29 September lalu.

    "Kami sebagai penyelenggara, belum bisa melakukan penyempurnaan melalui pencocokan dan penelitian data di lapangan, karena kondisinya memang belum stabil, sehingga kami masih mengacu pada data DPTHP sebelumnya," kata Ketua KPU Palu Agussalim Wahid di Palu, Selasa, 13 November 2018.

    Baca: Pemerintah Bangun Hunian Tetap Korban Gempa Palu di Tiga Lokasi

    Berdasarkan jadwal dan tahapan pemilu 2019, kata Agus, DPTHP-2 harusnya sudah ditetapkan pada November 2018. Namun situasi saat ini belum memungkinkan karena proses pemutakhiran masih terhambat.

    Meski begitu, Agus memastikan tahapan kegiatan gerakan melindungi hak pilih pemilih pemula akan terlaksana atau tidak ditunda untuk sementara.

    Bencana gempa disertai tsunami dan likuifaksi menghantam Kota Palu pada akhir September lalu telah melumpuhkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi maupun pemerintahan di daerah tersebut. Tercatat sekitar 2.000 orang meninggal dan sekitar 87.000 orang warga Palu masih bertahan di tenda pengungsian. Jumlah tersebut menurun dibanding jumlah sebelumnya yang mencapai sekitar 98.000 orang.

    Baca: Kondisi Difabel Baru Usai Tanggap Darurat Bencana Palu Donggala

    Sesuai keputusan pemerintah, masa transisi penanggulangan bencana menuju pemulihan dan rekonstruksi berakhir pada 25 Desember 2018. Agus memperkirakan pada awal Januari 2019, proses tahapan menyempurnakan DPTHP-2 baru dapat dilaksanakan. "Bencana ini tentu berdampak pada daftar pemilih tetap dan jumlahnya pasti berkurang," ujarnya.

    KPU sebagai penyelenggara pemilu, kata Agus, tidak bekerja sendiri dalam menyempurnakan data pemilih. Proses itu akan melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat serta pengambil kebijakan lainnya untuk pendukung pencocokan data pemilih.

    Berdasarkan Data DPTHP Kota Palu, jumlah pemilih di sana berjumlah 218.491 pemilih. Rinciannya, di Kecamatan Palu Timur sebanyak 25.267 pemilih, Mantikulore sebanyak 44.599 pemilih, Palu Utara sebanyak 13.799 pemilih, Tawaeli sebanyak 14.069 pemilih dan Kecamatan Palu Selatan sebanyak 41.465 pemilih. Jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 1.075 TPS.

    Sejauh ini, kata Agus, KPU telah menyampaikan kepada sejumlah panitia penyelenggara kecamatan untuk melakukan pencocokan data di masing-masing wilayahnya. "Sedangkan wilayah terdampak parah belum dilakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

    Baca: Pemprov Sulteng Akan Bangun 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Palu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.