Sudah Masuk Masa Kampanye, Komisioner KPU Banyumas Belum Dibentuk

Reporter

image-gnews
Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Banyumas - Sejumlah calon legislator mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat segera menetapkan komisioner KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka beralasan hal itu perlu segera dilakukan agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar.

Baca juga: Banyak Pelanggaran Pemilu 2019, Perludem Ingatkan Tiga Hal Ini

"Tentunya harapan kami, komisioner KPU Kabupaten Banyumas bisa segera terbentuk. Apalagi sekarang ini kita sudah berada pada masa kampanye," kata Ibnu Salimi, salah satu caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, 2 November 2018.

Menurut Ibnu, belum ditetapkannya komisioner KPU Banyumas akan merepotkan pengurus partai politik dan caleg yang akan berkonsultasi soal kampanye. Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, daerah pemilihan Jawa Tengah XI itu, mengatakan sementara ini kegiatan KPU Banyumas diampu oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Semarang. Jaraknya, kata dia, cukup jauh dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

"Karena itu, harapan kami, komisioner KPU Kabupaten Banyumas segera ditetapkan agar bisa optimal melayani partai politik dan para caleg, tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi masa bakti komisioner KPU Kabupaten Banyumas periode 2013-2018 lebih dulu berakhir jika dibandingkan dengan beberapa KPU di kabupaten tetangga yang saat ini sudah terisi dengan komisioner baru," kata Ketua Daerah Dakwah Banyumas dan Cilacap Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah itu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Pemilu 2019, LIMA: Parliamentary Threshold Tutup Akses Demokrasi

Salah seorang caleg DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Didi Rudianto mengatakan, semestinya komisioner KPU Kabupaten Banyumas sudah harus ditetapkan karena menyangkut tahapan-tahapan Pemilu 2019 termasuk proses pencalegan. "Ini sangat urgen, di mana pada masa kekosongan seperti ini rawan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan proses pencalegan, karena penegak aturannya tidak ada. Jadi, saya kira harus segera ditetapkan agar masa rawan ini hilang," katanya.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sabiq khawatir tahapan Pemilu di Kabupaten Banyumas akan terganggu karena komisioner KPU setempat belum ditetapkan. "Saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan KPU RI tidak segera menetapkan komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Satu hal yang pasti, publik tentu menginginkan persoalan ini tidak mengganggu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Banyumas," ujar dosen yang mengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu.

Karena itu, ia berharap komisioner KPU Kabupaten Banyumas dapat segera terbentuk demi kelancaran tahapan Pemilu 2019. Selama ini, tugas KPU Kabupaten Banyumas diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 menit lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

8 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

23 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

1 hari lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

1 hari lalu

Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Ditetapkan KPU, Prabowo-Gibran pernah berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

1 hari lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU