TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menanggapi banyaknya pelanggaran dalam laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkaitan dengan pemilu 2019.
Titi menyampaikan tiga hal sebagai masukan untuk meminimalisir angka pelanggaran, berikut daftarnya:
Baca: Pemilu 2019, LIMA: Parliamentary Threshold Tutup Akses Demokrasi
1. Transparansi sanksi
Menurut Titi, hal pertama yang perlu dijaga adalah transparansi atas pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan pemilu. "Ini menjadi penting, karena menyangkut kepercayan publik terhadap demokrasi," kata dia. Terutama pada pelanggaran-pelanggaran berat seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara atau ASN, politik uang atau aparat yang
partisan.
"Itu tindak lanjutnya harus dikawal sampai tuntas karena pemilu kita tidak boleh kemudian diselenggarakan oleh ASN yang tidak netral, aparat yang partisa, dan politik uang yang dibiarkan," kata Titi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Baca: 3 Kebijakan Jokowi yang Dinilai Politis Menjelang Pilpres 2019
2. Mentalitas kontestan Pemilu
Selanjutnya, Titi mengatakan pentingnya nilai-nilai kompetisi yang bebas dan adil diinternalisasikan pada setiap kontestan pemilu. Menurut dia, saat ini konsep pemilu bebas dan adil hanya sebatas slogan, maka tidak aneh apabila banyak ditemukan praktik-praktik ilegal.
Titi pun mengatakan hal ini dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum kita. Mental korup terbentuk karena banyak pelanggar menganggap bilapun dihukum tidak akan ada dampak berarti pada mereka. Titi menekankan pentingnya membangun mentalitas kompetisi pada para kontestan agar terbentuk karakter yang siap menang dan siap kalah. "Harusnya dibangun di kalangan kontestan, menang bermartabat, kalah terhormat," ujarnya.
Baca: 3 Ribu WNI di Kamboja Siap Berikan Hak Suara di Pemilu 2019
3. Kontrol partai
Terakhir, Titi mengatakan pentingnya kontrol partai kepada para kandidat. Selama ini, kata dia, fungsi ini belum dijalankan oleh partai.
Menurut Titi, tidak ada upaya serius dari partai untuk memastikan apa yang dilakukan calon dan timnya di lapangan melakukan kampanye dengan cara yang benar. "Memastikan para calon dan timnya di lapangan melakukan cara-cara kampanye yang benar sesuai aturan itu juga berkontribusi," ujarnya.
Selama masa kampanye pemilu 2019, tercatat sudah ada 309 dugaan kasus pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu. Jumlah tersebut terdiri dari 199 temuan dan 110 laporan.
