TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan eks napi korupsi menjadi caleg dalam pemilu 2019.
"Golkar selalu mengikuti dan menghormati keputusan hukum yang berlaku," kata Airlangga di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.
Baca: Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg
Saat ditanya apakah Golkar tetap akan menarik caleg eks napi korupsi dalam partainya, Airlangga menjawab Golkar sebelumnya telah memiliki beberapa catatan terkait dengan riwayat calegnya. "Dan ke depan partai beringin tersebut akan menyesuaikan hasil keputusan MA," ujarnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Aturan yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, diputuskan bertentangan dengan undang-undang.
Baca: Kata KPK Soal Putusan MA Bolehkan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Larangan eks napi korupsi menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. KPU mencoret bakal calon legislator yang diajukan partai politik jika terbukti pernah terlibat kasus-kasus tersebut.
Peraturan tersebut kemudian digugat ke MA. Adapun pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
