Dengan menaiki jeep, Jokowi memeriksa barisan saat memimpin upacara HUT Satpol PP di Silang Monas, Jakarta Pusat (27/03). Upacara ini dihadiri 3.600 personil gabungan Satpol PP serta instansi terkait lainnya. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Sukabumi - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum legislatif pada 9 April mendatang, partainya menyiapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi secara nasional. (Baca: Jokowi: Saya Tak Suka Lobi untuk Cari Kedudukan).
"Pengalaman 2004 dan 2009 banyak sekali kecurangan terjadi. Sehingga kalau tidak diingatkan mulai sekarang, hal itu akan diulang lagi oleh orang-orang yang sama. Nanti kami akan bangun sistem IT yang akan melihat perjalanan dari TPS lalu kelurahan, kecamatan, sampai Jakarta," kata Jokowi, usai mengunjungi kantor PDIP Sukabumi, Jawa Barat, Kamis dinihari, 27 Maret 2014.
Menurut dia, sistem IT ini akan memonitor perolehan suara PDIP secara nasional sehingga kecurangan sekecil apa pun bisa ditemukan sistem tersebut. Sistem ini, kata Jokowi, diperkirakan siap dalam waktu lima hari mendatang. "Ini cara untuk mengamankan pemilu sehingga pemilu kali ini berjalan bersih dan fair," katanya. (Baca: Jokowi: Bahaya Jika PDIP Merasa Sudah Menang).
Jokowi optimistis partainya akan menang dalam pemilu legislatif kali ini. Berdasarkan survei, partainya seharusnya bisa meraih 36 persen suara. "Harusnya kami dapat 36 persen, kalau kami kerja keras, seluruh kader bergerak, seluruh relawan juga ikut bergerak. Tapi kami harus antisipasi juga karena di lapangan suka berubah dalam waktu yang sangat singkat," kata Jokowi.
Selama 27-28 Maret ini, Jokowi dijadwalkan berkampanye di daerah Jawa Barat dan Banten. Kemarin, ia berkampanye ke Sukabumi. Hari ini ia dijadwalkan mengunjungi beberapa tempat di Serang, Banten. Setelah dari Banten, ia akan menuju Cianjur. (Baca pula: Jokowi Nyapres, Jakarta Baru Terancam).
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
