Jokowi Nyapres, Jakarta Baru Terancam  

Editor

Hari prasetyo

image-gnews
Jokowi menyapa istri-istri anggota Satpol PP usai menghadiri HUT Satpol PP  ke-64  dan Linmas ke-52 di Silang Monas, Jakarta Pusat (27/03). TEMPO/Dasril Roszandi
Jokowi menyapa istri-istri anggota Satpol PP usai menghadiri HUT Satpol PP ke-64 dan Linmas ke-52 di Silang Monas, Jakarta Pusat (27/03). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, membuat gagasan Jakarta Baru terancam. Di sisi lain, gagasan Indonesia Hebat belum tentu jadi kenyataan.

"Pencapresan Jokowi membuat ide Jakarta Baru terancam dan Indonesia Hebat itu belum tentu jadi kenyataan," kata konsultan politik dari Cyrus Network, Hasan Batupahat, dalam diskusi bertajuk "Mungkinkah Pilkada DKI 2015" pada Kamis, 27 Maret 2014, di resto Eatology, Jalan Agus Salim, Jakarta.

Jakarta Baru adalah slogan yang diusung pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Sedangkan Indonesia Hebat adalah slogan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2014.

Menurut Hasan, pasangan Jokowi dan Ahok adalah pasangan mendekati ideal yang saling melengkapi. Jokowi adalah figur yang mendapatkan legitimasi luas dari masyarakat. Sedangkan kemampuan eksekusi program dimiliki Ahok.

Jika Jokowi dicabut dan Ahok jadi gubernur dikhawatirkan akan banyak protes di masyarakat yang berubah jadi gejolak. Ini terkait dengan karakter Ahok yang cenderung keras, kata Hasan.

"Jokowi gusur PKL di Tanah Abang mungkin banyak yang sungkan, tapi kalau Ahok, apa bisa begitu," kata Hasan yang turut membidani pasangan Jokowi-Ahok pada pilkada DKI Jakarta.

Karena itu, pencapresan Jokowi membuat ide Jakarta Baru terancam. Ahok bisa saja bekerja sebagai gubernur, tapi dia tidak punya legitimasi yang kuat di masyarakat, kata Hasan.

Sedangkan Indonesia Hebat belum tentu jadi kenyataan, sebab jika Jokowi jadi presiden belum tentu dia didampingi wakil yang cakap dalam mengeksekusi program.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jakarta Baru terancam kehilangan legitimasi, dan Indonesia Hebat juga terancam karena belum tentu punya eksekutor," kata Hasan.

Meskipun demikian, Hasan mengatakan, gagasan Jakarta baru harus tetap jadi agenda walaupun pasangan Jokowi-Ahok kelak berpisah. Caranya, Jakarta Baru harus berada di bawah pemimpin yang baru, baik gubernur dan wakilnya.

"Silakan dorong Ahok jadi menterinya Jokowi atau wapresnya Prabowo, tapi Jakarta Baru harus dipimpin oleh orang yang punya legitimasi dan kemampuan eksekusi," kata Hasan.

Caranya, Hasan melanjutkan, adalah dengan digelarnya pilkada DKI 2015. pilkada ini diakuinya memang akan boros dari segi biaya. "Tapi, setidaknya tidak akan ditinggal lagi oleh gubernur dan wakilnya di tengah jalan karena pilpresnya masih lama, 2019," kata dia.



AMIRULLAH

Berita Terpopuler
Terdeteksi 122 Obyek, Puing MH370?

Miripkah Kecelakaan MH370 dengan Adam Air?

I Love You, Ucapan Terakhir Pramugara MH370

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan


Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.


Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

2 jam lalu

Ekonom senior Faisal Basri menghadiri diskusi film Bloody Nickel yang digelar koalisi masyarakat sipil di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Sabtu, 4 Mei 2024. Pembahasan berfokus pada dampak buruk hilirisasi nikel yang merusak lingkungan dalam industri kendaraan listrik. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.


Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.


Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.


Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.


Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

4 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

5 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan, Seskab Pramono Anung dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersenda gurau saat berlangsung pelantikan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Presiden melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028. TEMPO/Subekti.
Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.


Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

7 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?