Ada 1.810 TPS Khusus dengan 399.529 Pemilih pada Pemilu 2024

Kamis, 22 Juni 2023 20:36 WIB

Seorang narapidana memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat berlangsung Pilpres di TPS 12 Lapas Wanita Klas II A, Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum memetakan akan ada 1.810 tempat pemungutan suara (TPS) di 836 lokasi khusus pada Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menuturkan, daftar pemilih di TPS lokasi khusus diperkirakan mencapai 399.529 orang.

"Sementara ini se-Indonesia tersebar di 37 provinsi terdapat 836 lokasi khusus, terdiri atas 1.810 TPS pemilihnya sebanyak 399. 529 orang," kata Betty saat konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023.

Betty menjelaskan, lokasi khusus tersebut merupakan tempat yang disiapkan bagi para pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal sesuai alamat tinggal mereka.

"Lokasi khusus termasuk di pesantren-pesantren atau sekolah seminar yang memerlukan tempat-tempat lokasi khusus, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, atau lokasi lainnya yang memenuhi kriteria dan ada penanggung jawabnya," kata Betty.

Advertising
Advertising

"Enggak mungkin misalnya warga negara yang tinggal di lapas/rutan balik ke rumahnya sesuai dengan alamat de jurenya untuk menggunakan hak pilihnya," imbuh dia.

Betty berujar KPU terus memperbaharui data pemilih yang bakal mengikuti Pemilu 2024 di lokasi-lokasi khusus tersebut agar tidak ada data ganda dengan tempat tinggal para pemilih di lokasi khusus.

"Dalam hal terdapat kegandaan, maka kami juga sudah mengeluarkan instruksi mekanisme untuk menghapus data reguler sepanjang dipastikan nama pemilih ada di lokasi khusus," kata Betty.

Pilihan Editor: KPU Kabupaten/ Kota Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: Tidak Ada Data Aneh



Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya