Kata Dirjen Dukcapil Soal Banyak Penduduk Tertulis Lahir 1 Juli

Selasa, 18 Juni 2019 21:31 WIB

Warga mengurus surat pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) atau formulir A5 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, 10 April 2019. Warga memadati kantor KPU Kota Depok pada hari terakhir layanan pendaftaran pindah TPS. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Data penduduk dengan tanggal lahir sama masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi salah satu materi gugatan yang disampaikan oleh tim pasangan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Jutaan DPT Punya Tanggal Lahir Sama, Kemendagri: Ada Sejarahnya

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penjelasan banyaknya penduduk dengan tanggal lahir sama sudah disampaikan pihaknya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ada pertanyaan mengapa banyak penduduk yang lahir 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember. Ketiga tanggal itu disoalkan karena tidak masuk akal. Apa yang disoalkan di MK itu, Dukcapil pun sudah turut memberikan keterangan ke KPU," ujar Zudan dalam konferensi pers dengan wartawan usai menghadiri kegiatan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Kediaman Dinas Gubernur Bangka Belitung, Selasa, 18 Juni 2019.

Zudan menjelaskan sejak 1970, penduduk yang lupa tanggal lahirnya diisi dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan untuk penduduk yang lupa tanggal lahir tapi ingat bulan, diisi dengan tanggal 15," ujar dia.

Advertising
Advertising

Namun pada 1994, kata Zudan, mulai tumbuh satu transisi pemikiran kalau pengisian tanggal 31 Desember dinilai terlalu di belakang. Maka pada sistem informasi kependudukan di 1994, penduduk yang tidak tahu tanggal lahirnya ditulis menjadi tanggal 1 Juli.

"Maka banyak sekali penduduk di Indonesia yang lahir 1 Juli karena mereka lupa dan tidak tahu lahir tanggal berapa," ujar dia.

Zudan menuturkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 mulai mengatur hal tersebut. Namun Zudan menyebutkan jika tanggal lahir 1 Januari yang juga banyak dijumpai tidak ada kebijakan nasionalnya.

Baca juga: Kata KPU Soal Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah dari BPN Prabowo

"Kemungkinan penduduk ingin tanggal lahirnya mudah diingat orang sehingga ulang tahun pas tahun baru," ujar dia.

Zudan menambahkan prinsip Dukcapil dalam membuat laporan adalah sesuai dengan pelaporan penduduk.

"Kalau penduduk mengaku lahir 1 Januari, Dukcapil menulis 1 Januari. Mengaku tanggal 17 Agustus juga Dukcapil menulis tanggal 17 Agustus. Database kependudukan kita seperti itu. Tradisi kependudukan kita secara sistematis sudah disusun sejak tahun 70-an," ujar dia.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

12 jam lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

13 jam lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

15 jam lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

15 jam lalu

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

1 hari lalu

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.

Baca Selengkapnya

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

1 hari lalu

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

1 hari lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

1 hari lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

1 hari lalu

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?

Baca Selengkapnya