Kata KPU Soal Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah dari BPN Prabowo

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Viryan Azis mengklarifikasi sejumlah temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ihwal data daftar pemilih tetap bermasalah. Viryan mengatakan, 17,5 juta DPT bermasalah yang dilaporkan kubu Prabowo itu merujuk pada data pemilih dengan tiga tanggal kelahiran serupa.

Baca juga: Tim Prabowo Laporkan Potensi 1,6 Juta Data Ganda DPT ke KPU

"Itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok. Tanggal satu bulan tujuh, tanggal tiga satu bulan dua belas, yang ketiga tanggal satu bulan satu," kata Viryan di kantor KPU, Jakarta, Senin, 12 Maret 2019.

Viryan mengatakan data itu didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia berujar, data semacam itu juga sudah ada sejak Pemilihan Umum 2014.

Kesamaan tanggal lahir itu, kata Viryan, bukanlah data invalid atau DPT ganda melainkan fenomena Dukcapil dari pencatatan di lapangan. Kata dia, banyak warga yang mengaku lupa tanggal dan bulan lahirnya saat pendataan oleh Dukcapil, sehingga data-data itu disamakan.

"Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administasi kependudukan demikian adanya," ujar dia.

BPN Prabowo-Sandiaga sebelumnya melaporkan 17,5 juta DPT yang dianggap mencurigakan di Pemilu 2019. Mereka mengklaim data itu didapat setelah menyisir DPT hasil perbaikan kedua pada 15 Desember lalu, berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuka tanda bintangnya hingga digit terakhir.

Juru debat BPN Ahmad Riza Patria mengatakan timnya menemukan 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Dia merinci, data itu mencakup 9.817.003 pemilih yang lahir pada 1 Juli, 5.377.401 pemilih lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 pemilih lahir pada 1 Januari. Padahal, kata dia, kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.

Selain itu, BPN mengklaim menemukan ada 304.782 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 20.475 pemilih di bawah 17 tahun, dan dugaan data invalid di sejumlah provinsi.

Baca juga: KPU akan Tindaklanjuti Temuan Potensi DPT Ganda dari Tim Prabowo

"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ujar Riza di kantor KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

Viryan mengatakan KPU memang menemukan potensi data ganda, tetapi jumlahnya tak sebanyak yang disebut BPN. Menurut dia, potensi data ganda yang dicatat KPU sebanyak 775 ribu dari 192 juta pemilih.

"Data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," kata Viryan.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

15 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Demokrat Tanggapi Tudingan Hasto PDIP soal Kecurangan DPT

18 hari lalu

Demokrat Tanggapi Tudingan Hasto PDIP soal Kecurangan DPT

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal DPT fiktif Pemilu 2009.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

19 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

24 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

24 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

25 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

27 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

28 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

28 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

29 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.