Kata KPU Soal Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah dari BPN Prabowo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Viryan Azis mengklarifikasi sejumlah temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ihwal data daftar pemilih tetap bermasalah. Viryan mengatakan, 17,5 juta DPT bermasalah yang dilaporkan kubu Prabowo itu merujuk pada data pemilih dengan tiga tanggal kelahiran serupa.

    Baca juga: Tim Prabowo Laporkan Potensi 1,6 Juta Data Ganda DPT ke KPU

    "Itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok. Tanggal satu bulan tujuh, tanggal tiga satu bulan dua belas, yang ketiga tanggal satu bulan satu," kata Viryan di kantor KPU, Jakarta, Senin, 12 Maret 2019.

    Viryan mengatakan data itu didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia berujar, data semacam itu juga sudah ada sejak Pemilihan Umum 2014.

    Kesamaan tanggal lahir itu, kata Viryan, bukanlah data invalid atau DPT ganda melainkan fenomena Dukcapil dari pencatatan di lapangan. Kata dia, banyak warga yang mengaku lupa tanggal dan bulan lahirnya saat pendataan oleh Dukcapil, sehingga data-data itu disamakan.

    "Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administasi kependudukan demikian adanya," ujar dia.

    BPN Prabowo-Sandiaga sebelumnya melaporkan 17,5 juta DPT yang dianggap mencurigakan di Pemilu 2019. Mereka mengklaim data itu didapat setelah menyisir DPT hasil perbaikan kedua pada 15 Desember lalu, berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuka tanda bintangnya hingga digit terakhir.

    Juru debat BPN Ahmad Riza Patria mengatakan timnya menemukan 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Dia merinci, data itu mencakup 9.817.003 pemilih yang lahir pada 1 Juli, 5.377.401 pemilih lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 pemilih lahir pada 1 Januari. Padahal, kata dia, kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.

    Selain itu, BPN mengklaim menemukan ada 304.782 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 20.475 pemilih di bawah 17 tahun, dan dugaan data invalid di sejumlah provinsi.

    Baca juga: KPU akan Tindaklanjuti Temuan Potensi DPT Ganda dari Tim Prabowo

    "Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ujar Riza di kantor KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

    Viryan mengatakan KPU memang menemukan potensi data ganda, tetapi jumlahnya tak sebanyak yang disebut BPN. Menurut dia, potensi data ganda yang dicatat KPU sebanyak 775 ribu dari 192 juta pemilih.

    "Data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," kata Viryan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.