Ma'ruf Amin Usul Petugas KPPS Meninggal Diberi Penghargaan

Reporter

Fikri Arigi

Selasa, 23 April 2019 15:38 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat berada di kediaman bersama istri menjelang ikuti pencoblosan dalam Pemilu 2019 di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2019. Tempo/aegi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengusulkan penghargaan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat bertugas. Pemerintah sebaiknya memberikan penghargaan, bentuknya bisa berupa dana santunan. “Pemerintah memberi semacam (ungkapan) bela sungkawa, memberikan santunan,” kata Ma’ruf di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi, Selasa 23 April 2019.

Ma’ruf berjanji akan ada evaluasi pemilu sehubungan dengan banyaknya petugas pemungutan suara yang meninggal di sekitar penyelenggaraan pemilu. “Sekarang yang dibahas itu serentak tapi bertahap. Kemarin kan serentak tapi sekaligus.” Evaluasi akan melihat apakah pemilu serentak dan sekaligus masih dipertahankan atau ini serentak tapi dengan tahapan.

Baca: KPU Usulkan Petugas KPPS Meninggal Dapat Santunan Rp 30-36 Juta

Hingga Senin, 22 April 2019, Petugas KPPS yang meninggal dunia seusai Pemilu 2019 mencapai 91 orang. Menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz penyebab petugas yang meninggal dunia dan sakit itu karena kelelahan, serta sebagian lainnya mengalami kecelakaan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sudah mengusulkan adanya dana santunan. Dana santunan ini untuk pengganti dari anggaran asuransi bagi KPPS yang tak lolos dari tahap rancangan.

Baca: Galang Dana untuk Petugas KPPS Meninggal Lewat Kitabisa.com

“Sebetulnya sejak awal menyusun anggaran, kami minta ada asuransi,” kata Arief di Jakarta, Sabtu 20 April 2019. Namun karena berbagai alasan, hal itu tidak bisa diberikan. “Maka kami mengusulkan agar bisa diberi santunan.”

Advertising
Advertising

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

19 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

2 hari lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya