4 Hoaks yang Serang KPU: Salah Satunya, Atur Kemenangan Jokowi

Jumat, 5 April 2019 06:39 WIB

Ketua KPU Arif Budiman usai membuat laporan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 April 2019 (Andita Rahma)

2. Tujuh Kontainer Surat Suara Dicoblos

Pada Rabu, 2 Januari 2019, sebuah situs berita bernama ngelmu.co menulis artikel berjudul "70 Juta Surat Suara yang Sudah Dicoblos ditemukan di Tanjung Priok." Dalam artikel itu, si penulis menulis bahwa sebanyak tujuh kontainer berisi surat suara sudah dicoblos untuk pasangan 01.

Baca: Tidak Terdata, KPU Ribuan Pekerja Freeport Terancam Absen Pemilu

Artikel itu kemudian banyak dibagikan lewat berbagai macam platform media sosial yang kemudian viral. Artikel tersebut, berpijak dari sebuah rekaman suara yang beredar di media sosial. Dalam unggahan rekaman yang kini telah dihapus, disebutkan bahwa 1 kontainer tersebut berisi 10 juta surat suara atau sebanyak 70 juta surat suara yang telah dicoblos.

Kabar hoax ini juga ikut dibagikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ pada Rabu, 2 Januari 2018 pukul 20:05. Melalui cuitanya dia menuliskan, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenaranya, karena kabar ini sudah beredar," tulis Andi saat itu.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun memastikan kabar 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos tersebut adalah hoax. Hal ini disampaikan KPU usai melakukan cek hal ini ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Simak juga: KPU akan Gelar Doa Bersama pada Debat Capres Kelima

"Hari ini kami memastikan ke Dirjen Bea Cukai mengenai berita tentang 7 kontainer tersebut itu tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis dinihari 3 Januari 2019.

3. KPU Medan Coblos Surat Suara Nomor 01

Sebuah video berisi kericuhan yang disebut terjadi di kantor KPU Medan beredar luas di media sosial. Tim Cek Fakta Tempo menemukan, video berdurasi 6 menit 24 detik itu diketahui dibagikan oleh akun bernama Fakhri Akbar di Facebook pada 2 Maret 2019.

Simak: Adik Prabowo Tak Puas dengan Cara KPU Mengecek DPT Bermasalah

Kericuhan itu disebut-sebut terjadi karena KPU Medan berbuat curang dengan mencoblos surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 01. Aksi itu kemudian tepergok oleh pendukung pasangan nomor urut 02 dan menyulut kericuhan.

Si pemilik akun yang membagikan dalam unggahanya juga menulis narasi sebagai berikut: "KPU di Medan sudah mencuri start dengan mencoblosi no 01 kepergok oleh pendukung 02. Hati2 di seluruh KPU mereka sudah jelas nyata berpihak ke siapa yg seharusnya KPU netral sbgai penyelenggara hati hati dan jaga terus," tulis Fakri Akbar.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dihimpun Tempo, video kericuhan tersebut bukan terjadi di Medan, melainkan di KPU Tapanuli Utara. Kericuhan ini terjadi pada 27 Juni 2018, saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah setempat.

Atas kabar hoax ini, Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni mengatakan KPU Sumatera Utara belum menerima surat suara pilpres 2019. Dia pun memastikan nantinya surat suara akan terjamin keamananya karena disimpan di gudang dekat Bandara Polonia, Medan.

"Surat suara nanti dijaga ketat aparat kepolisian. Karena gudang itu berada di kompleks TNI AU juga," kata kepada Tempo.

Baca juga: KPU Sumut Siapkan TPS Khusus untuk Penyandang Disabilitas

KPU Sumatera Utara pun kemudian melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Yulhasni mengatakan pihaknya melaporkan akun Facebook atas nama Muhammad Adrian sebagai akun pertama penyebar video.

Berita terkait

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

5 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

12 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

14 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

23 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

4 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

4 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya