4 Hoaks yang Serang KPU: Salah Satunya, Atur Kemenangan Jokowi

Jumat, 5 April 2019 06:39 WIB

Ketua KPU Arif Budiman usai membuat laporan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 April 2019 (Andita Rahma)

4. KPU Kumpulkan Pendatang Cina Menangkan Jokowi

KPU dikabarkan melakukan penggalangan massa dari para pendatang Cina untuk memenangkan calon presiden nomor urut 01. Menurut berita itu, KPU telah menyiapkan tempat pemungutan suara khusus guna mencoblos si inkumben atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

Menurut penelusuran tim Cek Fakta Tempo, kabar itu disebarkan oleh akun bernama Ulhy melalui akun Facebook di halaman Gerakan 2019 Ganti President pada Desember 2018. Akun itu pun juga menyertakan foto sejumlah warga Cina yang tengah berada di sebuah tenda acara sedang duduk di kursi. Warga itu terlihat mengenakan seregam yang sama.

Si akun pun memberikan narasi dalam unggahanya sebagai berikut: "Pendatang Cina diberi arahan oleh KPU untuk memenangkan pertahana, mencoblos di TPS khusus yg akan disiapkan tertutup untuk umum, sangat hebat bukan !!!"

Kendati demikian, berdasarkan penelusuran Tempo menggunakan alat pencarian gambar milik Google, foto yang diklaim oleh akun pengunggah tersebut pernah di publikasikan oleh Tribun Bali pada Rabu, 12 Agustus 2015. Adapun media Tribun Bali mengunggah artikel tersebut dengan judul, "Pekerja Indonesia Sama Sekali Tak Tampak Saat Peresmian PLTU Celukan Bawang."

Dikutip dari Tribun Bali, bahwa acara peresmian yang bertajuk Completion and Production PLTU Celukan Bawang itu memang tidak melibatkan pekerja Indonesia. Keseluruhan pekerja yang hadir merupakan pekerja asing asal Cina.

Simak: Amien Rais Tuding KPU dan Dukcapil Bawa Misi Menangkan Jokowi

Acara itu dilaksanakan oleh PT China Huadian Engineering Co Ltd. (CHEC) perusahaan asal Tiongkok sebagai pemilik saham terbesar saham PLTU Celukan Bawang. Sejumlah petinggi investor perusahaan CHEC ketika menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Mandarin.

Berita terkait

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

4 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

11 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

14 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

22 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

4 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

4 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya