Antisipasi Peretasan, Badan Sandi dan Siber Negara Bantu KPU

Sabtu, 16 Maret 2019 08:05 WIB

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) ikut membantu penanganan serangan peretasan yang menyasar website milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Baca juga:Arif Budiman: Website KPU Diserang Peretas Dalam dan Luar Negeri

Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak mengatakan telah membentuk tim untuk pengamanan di bidang teknologi informasi untuk membantu KPU. "Saya mengibaratkan KPU sebagai sebuah rumah, kami berada di luar rumah itu," ujar Syahrul di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Jumat 15 Maret 2019.

Pengibaratan lainnya, kata Syahrul dengan menyiapkan penjagaan dengan membuat teralis, memasang CCTV, dan melihat orang yang lalu lalang di sekitar rumah itu. Hal ini yang telah dilakukan BSSN untuk membantu keamanan situs KPU. "Terkait dalam rumah itu isinya apa saja, kami harus minta izin dengan yang punya rumah dulu," ujar dia.

Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital BSSN Bondan Widiawan mengatakan bahwa telah memberikan rekomendasi kepada KPU ihwal langkah mengatasi peretasan situs. Sejauh ini langkah keamanan dari KPU itu masih aman sampai nanti proses Pemilu di April. "Mengingat akan banyak data yang diinput KPU nanti," kata Bondan.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas berbagai serangan cyber terhadap web resmi KPU. “Serangan itu tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan suara,” kata dia di hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Baca juga: Kata Komisioner Soal Motif Peretasan Situs KPU

Wahyu Setiawan menuturkan memang ada serangan-serangan cyber terhadap web KPU. Namun, sistem teknologi informasi yang menjadi sasaran penyerangan cyber adalah fasilitas yang sifatnya sekunder. Jadi yang terkena, kata dia, adalah sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan informasi pada masyarakat.

Ada pun mengenai hasil Pemilu, kata dia, akan ditentukan melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan. “Itu melalui rapat pleno berjenjang," kata Wahyu di hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

13 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

3 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya