TEMPO.CO, Surabaya- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan PDI kurang sepakat jika ada yang menyebut golput sebagai hak politik. "PDI Perjuangan kurang sependapat jika golput disebut sebagai hak. “Karena setiap WNI yang memenuhi syarat, memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpinnya dan dipilih sebagai pemimpin," kata dia di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Jumat, 25/1.

Hasto Kristiyanto berkunjung ke Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan Safari Politik PDI Perjuangan, pada 25-28 Januari. Wartawan bertanya soal wacana golput sebagai hak politik, yang dimunculkan di media sosial.

Baca juga: Timses Jokowi Tengarai Golput Kebanyakan dari Kelompok Milenial

Menurut Hasto yang perlu makin dikuatkan saat ini adalah pendidikan politik. Dalam pendidikan itu diajarkan bahwa pada pemilu lah saatnya bagi WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. "Memilih pemimpin terbaik yang aspirasi," ucapnya.

Hasto menegaskan, justru yang harus dihindari adalah upaya meng-golput-kan WNI. Karena itu sebagai partai, kata dia, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atau yang di luar pemerintahan.

PDI Perjuangan juga memperkuat peran Bawaslu, agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menambahkan, justru dengan kampanye positif dan debat capres-cawapres, diberharapkan golput makin berkurang, sehingga kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat. "Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan, sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga," ujar Hasto.

ANTARA