Golput Pernah Jadi Sebuah Gerakan, Berikut 6 Kerugian Tak Gunakan Hak Pilih Saat Pemilu

image-gnews
Ilustrasi golput. Rnib.org.uk
Ilustrasi golput. Rnib.org.uk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai warga negara Indonesia, seorang yang telah cukup umur mempunyai hak untuk memilih maupun tidak memilih atau gunakan hak suaranya dalam pemilihan umum (pemilu). Meskipun menjadi golongan putih atau golput, juga merupakan hak, ternyata ada sejumlah kerugian akibat tidak memilih dalam pemilu.

Lantas apa kerugian menjadi golput?

Golput pernah menjadi gerakan moral yang dicetus pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu pertama era orde baru. Disebut golongan putih lantaran pemilih mencoblos bagian putih kertas suara. Saat itu mereka takut tak pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memutuskan memberikan suara rusak.

Sebagai informasi, jumlah golput alias tidak menggunakan hak pilih terbilang banyak dalam dua pemilu terakhir. Pada Pemilu 2019, sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen orang menjadi golput. Jumlah tersebut tetap fantastis meski lebih sedikit dibanding Pemilu 2014 yang mencapai 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Berikut kerugian bila golput dalam pemilu:

1. Terpilihnya calon tak kredibel

Dalam pemilu, satu suara adalah emas. Namun bagi yang memilih golput, mereka beranggapan bahwa satu suara tidak berarti apa-apa. Padahal walau hanya satu suara sekalipun itu sangat berpengaruh. Karena banyak yang Golput, bisa saja justru kandidat yang tak kredibel yang terpilih.

2. Pembangunan terhambat

Keputusan golput sedikit banyak bakal mempengaruhi pembangunan. Dikutip dari laman Tribratanews.kepri.polri.go.id, dampak negatif dari golput adalah tidak terdukungnya program pemerintah karena kurangnya “minat” dari masyarakat. Efek ini memiliki dampak jangka panjang apakah yang akan terlahir dari golput tersebut.

3. Tidak menjadi insan berdemokrasi

Pemungutan suara adalah pestanya rakyat berdemokrasi. Tidak terlibat alias menjadi golput menandakan seseorang bukan bagian dari tatanan pemerintahan. Padahal melalui Pemilu, rakyat diberi kesempatan untuk memilih, mengeluarkan pendapat, dan diberi kesempatan hidup sebagai insan demokratis. Golput melambangkan masyarakat yang tidak demokratis. Masyarakat yang apatis mencerminkan politik yang berpolemik.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Merugikan negara

Ketua lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Very Junaidi mengatakan sikap golput membuat anggaran negara terbuang percuma. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum, kata dia, negara harus mengeluarkan anggaran yang fantastis hingga Rp 25 triliun. Uang tersebut bersumber dari pajak yang masyarakat bayarkan ke negara.

“Karena anggaran yang disiapkan atau digunakan sudah sangat besar, maka golput akan menjadi semacam kemubaziran politik,” katanya dalam diskusi Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilih di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

5. Suara berpotensi dimanipulasi

Masih menurut Very, dia menuturkan jika masyarakat memilih golput maka mereka akan dua kali mengalami kerugian. Pertama sudah bayar pajak namun tidak menggunakan haknya, dan kedua hak pilihnya berpotensi dimanipulasi. “Karena tidak gunakan maka hak pilihnya bisa dipakai oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif We The Youth, Ratu Dyah Ayu Widyaswari. Menurut dia, seseorang rugi juka tidak menggunakan hak pilihnya atau memutuskan golput dalam pemilu. “Bila suaranya tidak digunakan, maka suara ini berpeluang dimanfaatkan orang lain,” ujar Widy di Jakarta, Rabu 23 Januari 2019.

6. Melanggengkan kekuasaan rezim

Dikutip dari Aclc.kpk.go.id, memilih golput sama artinya melanggengkan kekuasaan partai rezim. Mereka tetap berkuasa lantaran pendukung setianya yang banyak tetap memilih. Tidak peduli apakah parpol tersebut berkualitas atau tidak, tetapi karena memiliki jumlah suara yang tinggi maka tetap berhasil memenangkan pemilu.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | AHMAD FAIZ IBNU SANI | ASTARI PINASTHIKA SAROSA

Pilihan Editor: Goenawan Mohamad Sampai pada Keputusan Tak Jadi Golput, Ini Alasannya

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?


Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

3 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

5 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

6 hari lalu

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. ANTARA FOTO/AACC2015
Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

8 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

8 hari lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?


Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

8 hari lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

8 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

10 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

11 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.