Demokrat DKI Sebut Jokowi Belum Saatnya Jadi Capres

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Seorang simpatisan PDIP Perjuangan memasang foto Jokowi di sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden di Tajinan, Malang, Jawa Timur (15/3). Sejumlah DPC PDIP di kawasan tersebut mulai mendirikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden usai dicalonkannya Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPC PDIP, Megawati Sukarno Putri. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Seorang simpatisan PDIP Perjuangan memasang foto Jokowi di sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden di Tajinan, Malang, Jawa Timur (15/3). Sejumlah DPC PDIP di kawasan tersebut mulai mendirikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden usai dicalonkannya Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPC PDIP, Megawati Sukarno Putri. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan terhadap pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden muncul dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Politikus Fraksi Demokrat, Aliman Aat mengatakan, Gubernur DKI Jakarta itu belum saatnya menjadi presiden. “Karena dia berjanji benahi Jakarta dulu,” ujarnya saat dihubungi, Ahad 16 Maret 2014.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menyatakan telah menerima mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden. (Baca: Megawati Tunjukkan Surat Mandat Jokowi Nyapres)

Aliman mengatakan tidak mempermasalahkan keinginan Jokowi untuk menjadi presiden. Sebagai warga Negara, dia juga berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, dia menilai sah-sah saja jika akhirnya Jokowi memutuskan menjadi calon presiden.

Hanya saja, kata Aliman, Jokowi sudah berjanji untuk membenahi Jakarta ketika terpilih menjadi gubernur. Dia mengatakan, Jokowi sudah berjanji kepada warga Jakarta dan DPRD sebagai perwakilan publik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Ibu Kota. Janji itu tertuang dalam sumpah jabatan yang mengikatnya selama lima tahun ke depan. "Karena itu amanah, dan dia juga harus bisa tahan dulu godaan di depan mata,” ujar dia.

Menurutnya, Jokowi harus izin kepada seluruh warga Jakarta sebelum memutuskan maju sebagai calon presiden. Selain itu, dia juga wajib mempertanggungjawabkan sumpahnya itu kepada DPRD. Dia juga mengatakan ada kemungkinan pertanggungjawaban itu ditolak para legislator karena kinerjanya selama ini.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski sudah memimpin Jakarta selama 1,5 tahun, Aliman menganggap belum ada pekerjaan yang tuntas dilakukan. Sejumlah pekerjaan yang dia lakukan sejauh ini disebut merupakan warisan dari para gubernur pendahulunya. Karena itu, dia menganggap Jokowi harusnya menyelesaikan dulu tugas sebagai gubernur selama satu periode.

Dengan pencapresan itu, Aliman mengatakan, Jokowi sama saja mengkhianati janji kepada warga Jakarta yang sudah memilihnya. Hal yang sama juga dia lakukan saat maju dalam Pilkada DKI dengan meninggalkan Solo pada 2012 lalu.

DIMAS SIREGAR


Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century

Berita terpopuler lainnya:
Siapa Capres Demokrat yang Bisa Saingi Jokowi?
Sinyal Malaysia Airlines Masih Ada 6 Jam Setelah Hilang
Fakta dan Misteri Raibnya Malaysia Airlines
Disindir Ruhut, Jokowi: Sudah Beribu Kali Diejek

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.