Putusan MK, Kubu Jokowi-JK Jatim Tak Kerahkan Massa

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 20 Agustus 2014 18:11 WIB

Forum relawan pemenangan Jokowi-JK berjabat tangan dengan petugas kepolisian usai menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 5 Agustus 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo mengatakan tak ada pengerahan massa baik ke Jakarta maupun di Jawa Timur dalam kaitan dengan sidang putusan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 21 Agustus 2014. Dia berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pembacaan putusan MK esok hari.

"Kami percayakan kepada MK," katanya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 20 Agustus 2014.
(Baca: Jogja Juga Siaga 1 Jelang Putusan MK dan Jelang Putusan Sidang Pilpres, Jakarta Siaga I)

Para pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, kata Sirmadji, akan menghormati apa pun putusan MK. Tim advokasi Jokowi-Kalla, dia melanjutkan, telah memberikan data-data yang diperlukan dalam persidangan di MK. "Kami yakin MK akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya," katanya. (Baca: Prediksi Bekas Hakim MK soal Gugatan Prabowo)

Jika memang putusan MK mengharuskan pemilihan ulang atau penghitungan suara ulang, pihak Jokowi-Kalla akan memberikan penghormatan. Tapi jika diputuskan bahwa gugatan kubu Prabowo-Hatta ditolak, para pendukung Jokowi-Kalla akan sangat bersyukur. "Cara mensyukuri dengan bekerja keras ke depannya," katanya.

Salah satu relawan Jokowi-Kalla dari Relawan Indonesia Rumah Rakyat Jawa Timur, Jamaludin, meminta teman-temannya sesama relawan untuk memantau perkembangan di MK dan tidak ikut-ikutan mengerahkan massa ke Jakarta. Dia berharap MK akan memperkuat keputusan Komisi Pemilihan Umum, sehingga presiden-wakil presiden terpilih bisa segera dilantik dan langsung bekerja untuk melaksanakan program-program mereka demi kesejahteraan rakyat.

"Kami siap mengawal visi dan misi yang telah disampaikan Jokowi-JK pada saat kampanye kemarin," ujar Jamal yang juga aktivis buruh.

EDWIN FAJERIAL

Terpopuler:
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

22 jam lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

1 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya