TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi sekaligus Koordinator Relawan Digital Prabowo-Gibran (PRIDE) Anthony Leong menilai presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi meredam tensi politik setelah Pemilu 2024. Salah satu caranya, kata dia, dengan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Prabowo bisa menjadi inisiator dan mengambil langkah progresif bagi masa depan bangsa Indonesia dengan bertemu satu meja dengan mereka serta membahas keberlangsungan bangsa ke depan," kata Anthony dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 15 April 2024.
Anthony menyebutkan pertemuan tersebut harus digelar agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam membangun bangsa setelah Pilpres 2024. Pertemuan itu juga bertujuan menyudahi tingginya tensi politik yang berpotensi membuat perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut dia, jika pertemuan itu terwujud dan semua pihak memiliki kesepahaman yang sama, Indonesia akan mengalami dampak positif pada bidang perekonomian, pertahanan, dan politik.
"Dampak ekonomi, misalnya, bisa langsung bergerak karena pasar akan merespons positif sehingga dunia usaha bergairah dan investasi tidak terganggu," kata dia.
Sedangkan untuk dampak politik, perpecahan di tengah masyarakat karena berbeda pilihan politik akan hilang. Indonesia juga akan makin kuat di bidang pertahanan lantaran seluruh kelompok partai politik akan bahu-membahu menjaga kedaulatan negara dari serangan asing.
Karena itu, Anthony berharap Prabowo mau menggunakan pertemuan tersebut demi kepentingan bangsa.
"Pertemuan itu tentu sangat positif demi kemajuan bangsa dan terwujudnya kedewasaan berpolitik serta terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujar dia.
Prabowo Dinilai Bisa Melakukan Konsolidasi Nasional
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mendorong para elite politik melakukan rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024. Dia mengatakan para elite partai politik (parpol) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kalah mau melakukan rekonsiliasi.
