TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen Eko Maryadi mengatakan media di Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan saat menghadapi pemilihan presiden 2014. Eko menuturkan banyak media yang menjadi partisan dan alat propaganda. “Mencemaskan. Ini merusak kredibilitas media dan membuat publik tak percaya,” kata Eko ketika dihubungi, Ahad, 13 Juli 2014.
Eko mengatakan media harusnya mengedepankan asas netralitas dan independensi. Pemilik modal media seharusnya tak bisa mengintervensi ruang berita. Politikus yang mempunyai media massa membuat masyarakat tak percaya dengan kantor berita tersebut. Prinsip ini banyak dilanggar oleh media cetak, online, ataupun televisi. (Baca:AJI: Media Boleh Berpihak)
“Terutama televisi, karena menggunakan frekuensi publik,” ujar Eko. Sedangkan media cetak masih bisa ditenggang karena konsumen tak perlu membeli produknya. Karena itulah Eko meminta stasiun televisi atau radio diatur lebih ketat agar tidak digunakan untuk menyebarkan propaganda.
Eko menyatakan media sebenarnya bisa digunakan sebagai penyebar propaganda, asalkan media tersebut melakukan deklarasi keberpihakan. “Misalnya TVOne mendeklrasikan kalau televisinya Golkar, Metro TV milik Nasional Demokrat, agar masyarakat bisa paham arah pemberitaannya,” ucap Eko. Selama ini, stasiun-stasiun televisi itu mengklaim sebagai media publik. (Baca:Dewan Pers Minta Bos Media Hormati Kode Etik)
Eko berharap kondisi ini tak dibiarkan terus-menerus oleh Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia agar tak terulang setiap lima tahun sekali. Kedua otoritas itu harus mampu menindak tegas dan menunjukkan taringnya agar media tak kembali berulah. “Sering cuma ditegur tanpa disertai sanksi,” kata Eko.
SUNDARI
Berita lainnya:
Ruhut Dukung Posisi KPK tanpa Satu Pimpinan
Dahlan Iskan Copot Komisaris Penggagas Obor Rakyat
Aliran Listrik di Bali Terputus