Pesaing Obor Rakyat Bersampul Jokowi ala Tintin  

image-gnews
Tabloid Pelayan Rakyat yang menjadi tandingan Obor Rakyat beredar di Mojokerto (16/6). Tabloid ini membongkar informasi bohong menyangkut Joko Widodo. Tempo/Tri Suharman
Tabloid Pelayan Rakyat yang menjadi tandingan Obor Rakyat beredar di Mojokerto (16/6). Tabloid ini membongkar informasi bohong menyangkut Joko Widodo. Tempo/Tri Suharman
Iklan

TEMPO.CO, Mojokerto - Kubu pasangan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akhirnya menerbitkan tabloid Pelayan Rakyat untuk menyaingi tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan Jokowi. Tabloid setebal 16 halaman ini berisi profil hingga prestasi dan pujian tokoh-tokoh nasional pada kinerja Jokowi selama jadi Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta.

Sampul tabloid tersebut bergambar komik Jokowi dengan karakter wajah tokoh komik Tintin. Komik ini digarap tim kreatif yang menamakan diri Jokowimania. Tim kreatif mengasumsikan tokoh Jokowi seperti Tintin dalam serial The Adventure of Tintin. (Baca: Tandingi Obor Rakyat, Apa Isi Pelayan Rakyat?)

Tim kreatif pun membuat serial gambar komik Jokowi dalam beberapa versi blusukan, seperti Jokowi blusukan ke Solo, Jogja, Jakarta, dan Jawa Timur. Dalam sampul Pelayan Rakyat tampak gambar komik Jokowi dalam versi blusukan di Solo dengan latar andong dan becak serta bangunan kuno di Solo. Sedangkan isinya digarap komunitas alumni dari 19 perguruan tinggi yang mendukung Jokowi-JK.

Tabloid ini disebarkan saat silaturahmi kiai kampung, tokoh masyarakat, dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin malam, 16 Juni 2014.

Acara tersebut dihadiri cawapres Jusuf Kalla serta sejumlah tokoh dan politikus, di antaranya Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali, dan politikus Partai NasDem, Effendi Choiri.

"Isi tabloid Obor Rakyat itu fitnah dan sudah dilaporkan tim kami untuk diproses secara hukum," kata JK saat memberi sambutan. (Baca: Aktivis Kampus Garap Tabloid Pesaing Obor Rakyat)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

JK berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu yang diembuskan menjelang pemilihan presiden. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan melihat kapasitas calon yang akan dipilih.

"Saya dan Jokowi tidak pernah korupsi dan tidak pernah membuat dosa publik," katanya, Senin, 16 Juni 2014. Menurut dia, salah satu contoh dosa publik adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan ini dilontarkan JK untuk menyinggung keterlibatan capres pesaing, Prabowo Subianto, dalam penculikan aktivis pada 1998. (Baca: Penggagas Obor Rakyat Dilaporkan ke Polisi)

JK pun menyayangkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dituduhkan Obor Rakyat. "Isu SARA ini sangat berbahaya bagi perpecahan bangsa," tuturnya. Ia pun menceritakan penagalamannya dalam meredam konflik SARA yang pernah terjadi di sejumlah daerah, seperti Poso, Ambon, Sampit, dan sebagainya. (Baca: Obor Rakyat Beredar di 27 Kecamatan di Lamongan)

ISHOMUDDIN

Berita Lain
Penculikan Aktivis, Prabowo Masih Berutang
Penemu Rompi Anti-Kanker Terganjal Izin Edar
Solo Deklarasikan Gerakan Gemar Makan Gulai

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

2 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

5 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

5 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

6 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

7 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

7 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.