Hanafi Rais Klaim Rp 500 Juta Itu untuk Tim Sukses  

image-gnews
Putra Amien Rais, Hanafi Rais di sela-sela kongres Partai Amanat Nasional III, di Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (8/1). Hanafi siap menjadi sekjen jika kandidat Dradjad Wibowo terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2010-2014. TEMPO/Imam Sukamto
Putra Amien Rais, Hanafi Rais di sela-sela kongres Partai Amanat Nasional III, di Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (8/1). Hanafi siap menjadi sekjen jika kandidat Dradjad Wibowo terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2010-2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengakuan calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Hanafi Rais, ihwal asal usul duit Rp 500 juta kepada Badan pengawas Pemilu DIY belum memuaskan Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul.

Putra pendiri PAN, Amien Rais, tersebut sebelumnya kepada Bawaslu menjelaskan bahwa duit berbentuk pecahan Rp 5.000 dan Rp 100.00 itu merupakan dana cadangan yang disiapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk membiayai tim sukses bayangan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Duitnya sengaja dipecah jadi recehan agar tak berbenturan dengan aturan KPU soal batas honor relawan tak boleh lebih dari Rp 35 ribu," kata Hanafi kepada Tempo, Rabu, 16 April 2014.

Panwaslu Gunungkidul tak mau berhenti begitu saja atas pengakuan Hanafi. Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Gunungkidul, Budi Haryanto, menuturkan pihaknya telah menemukan bukti baru jika uang yang dikirim tiga kurir asal Surabaya itu diserahterimakan atas nama Tutik M. Widya.

Nama itu tercatat dalam sebuah bukti penerimaan yang ikut disita bersama uang tersebut pada pekan lalu. (Baca: Polisi: Uang Rp 500 Juta Milik Lembaga Konsultan Politik)

Tutik diduga tangan kanan Hanafi. "Dia tandem Hanafi dalam kampanye PAN di Gunungkidul," kata Budi. Selain tercatat sebagai anggota DPRD DIY, Tutik juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DIY dengan daerah pemilihan Gunungkidul.

Rabu, 16 April 2014, Tutik diperiksa bersama relawan yang tercatat sebagai penerima uang itu. Pemeriksaan keduanya, menurut Budi, dilakukan terpisah. Tutik di Bawaslu DIY, sedangkan empat relawan yang disebut sebagai penerima diperiksa di kantor Panwaslu Gunungkidul.

"Untuk relawan yang tercatat menerima duit itu totalnya 50 orang. Tapi kami periksa bertahap untuk mencocokkan dengan keterangan Hanafi," Budi menambahkan. Tutik sendiri belum bisa dikonfirmasi atas penyebutan dirinya sebagai penerima dana yang disebut berasal dari DPP PAN itu.

Pengakuan Hanafi dan juga pengusaha percetakan asal Surabaya, Eko Satria Hermawan--selaku bos tiga kurir pengirim uang setengah miliar rupiah--kepada Bawaslu DIY, Selasa lalu, membuat Panwaslu Gunungkidul membatalkan pengiriman tim ke Surabaya. Dugaan sebuah konsultan politik atas nama Pusat Demokrasi dan HAM di Surabaya sebagai pemilik uang itu akhirnya terjawab. "Eko mengelola uang dari DPP PAN itu lewat perusahaan miliknya sendiri, CV Lokalindo, bukan Pusdemham seperti pengakuan awal," kata Budi.

Sedangkan Hanafi mengaku, dari komunikasi dengan Eko, duit dari DPP PAN itu selama ini memang tidak diperbolehkan diketahui keberadaannya oleh para caleg ataupun pengurus partai di daerah. "Alasan DPP tidak memberitahukan soal uang itu, agar antar-caleg tidak menaruh curiga dan iri, siapa yang dianakemaskan, siapa yang tidak oleh pusat," kata Hanafi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hanafi, uang itu di luar sepengetahuan caleg dan pengurus daerah karena disiapkan untuk saksi dan relawan yang dibentuk sendiri oleh pusat untuk penguatan suara di daerah.

Hanafi mengaku kecewa kasus duit ini kian menjadi bola panas dan kian menyudutkan pihaknya, meski pemungutan suara telah usai. Hanafi menduga Panwaslu Gunungkidul tak transparan, sehingga isu tersebut menjadikan lawan politik partainya dengan mudah memprovokasi opini masyarakat.

Bahkan, Hanafi percaya, dalam temuan duit itu, tak hanya atribut PAN, ada juga atribut caleg dari partai lain yang ditemukan tapi tidak diungkap. "Ini mengarah ke pembunuhan karakter saya, seolah-olah terlibat politik uang. Kami pertimbangkan langkah hukum soal ini," ujarnya.

Ketua Panwaslu Gunungkidul Buchori Ichsan membantah tudingan Hanafi bahwa pihaknya tak transparan. "Tugas kami, klarifikasi dugaaan soal money politics atas temuan uang itu, sesuai dengan atribut yang ikut ditemukan dan yang menyertainya," katanya.

Soal tudingan adanya atribut lain selain milik Hanafi dan caleg PAN, Buchori menyatakan tak ada. Sebab, ia bersama polisi menjadi pihak pertama yang membongkar temuan uang itu. "Kalau ada partai lain disebut, itu ada dalam formulir survei. Tapi untuk atribut hanya itu (Hanafi dan PAN)," tuturnya.



PRIBADI WICAKSONO


Terpopuler:
Wanita Italia Koma di Bali, Napoli Galang Dana
Belanda Bantu PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal
Kasus Murid TK JIS, Korban Baru Versi Komnas Anak  



Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

9 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di sela acara Lanjutan Rakornas PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno akan mengikuti arahan ketua umumnya Zulkifli Hasan untuk peluang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.


Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

9 hari lalu

Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Instagram/ridwankamil
Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

PAN berencana menjalin koalisi dengan sejumlah partai lain untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.


Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

9 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.
Alasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo

Nama Yandri Susanto menyusul disiapkan oleh PAN sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo. Sebelumnya, ada Eko Patrio.


Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

10 hari lalu

Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024.  TEMPO/Sultan Abdurrahman
Petinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang

Petinggi PAN menyampaikan doa politik tentang jatah menteri di kabinet dalam Rakornas partainya di Jakarta, yang dihadiri Prabowo Subianto.


Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

10 hari lalu

Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024.  TEMPO/Sultan Abdurrahman
Rakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam doanya di Rakornas, turut membahas jatah menteri untuk partainya di kabinet Prabowo.


Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

10 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (tengah) dan istrinya Arumi Bacshin (kanan) menyapa warga ketika diarak menuju Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 14 Februari 2019. Kegiatan tersebut dalam rangka penyambutan Khofifah dan Emil setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2014. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.


Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto (ketiga kanan) dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (keempat kanan) saat menerima kunjungan Partai Gerindra di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut, PAN menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Nama Yandri Susanto diusulkan dari kader PAN daerah yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan Rakornas Pilkada pada hari Kamis ini.


PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

13 hari lalu

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio saat pengenalan kader baru PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Tiga mantan kader PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Idris Ahmad, dan Jovin Kurniawan bergabung ke PAN. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?


Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

17 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.


Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

20 hari lalu

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) bergandengan tangan dengan sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju Gedung KPU di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?