TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah tetap menginginkan wali kota atau bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Djohermansyah berharap aturan ini dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Karena kalau model yang sekarang, bupati dan wali kota itu susah berkoordinasi dengan gubernur sehingga tak efisien," ujar Djohermansyah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 27 Februari 2014. Saat ini, katanya, banyak wali kota atau bupati yang tak datang ketika diajak koordinasi karena lebih mementingkan daerahnya.
Kekurangan pemilihan langsung, menurut Djohermansyah adalah banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi. Dia mengatakan ongkos pemilihan langsung untuk tingkat dua terlalu mahal karena masyarakat Indonesia masih menggadaikan suaranya dengan uang. Pejabat eselon satu ini juga menyebutkan adanya jual beli jabatan kepala dinas bukan pada kompetensi. (baca: Kementerian Kaji Wacana Gubernur Tak Berpartai)
Namun, Djohermansyah menyerahkan sepenuhnya keputusan isi RUU tersebut kepada Komisi Pemerintahan Dewan. "Tapi kalau DPR maunya tetap langsung, monggo, yang penting kami sudah memaparkan permasalahan yang terjadi," kata Djohermansyah. (baca: RUU Pilkada Versi Pemerintah Dinilai Mundur)
Sedangkan untuk pemilihan Gubernur, Djohermansyah tetap menginginkan pemilihan langsung. Dia beralasan berkoordinasi dengan gubernur lebih mudah dan permasalahannya lebih sedikit. "Gubernur hanya 34 orang, sedangkan wali kota atau bupati ada 505 orang," ucapnya.
Djohermansyah mengatakan pemerintah sudah membuat naskah ini sejak tahun 2011. Proses pembuatan RUU Pilkada tak instan, bahkan sudah dibahas ratusan kali. Menurut Djohermansyah, terserah anggota dewan mengambil keputusan, sepakat di komisi atau voting di paripurna asal peraturan ini segera selesai.
SUNDARI
