PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan pihaknya membuka peluang mengusung presiden partai Ahmad Syaikhu untuk menjadi calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

"Bisa ada beberapa nama, ada Sohibul Iman, ada Pak Syaikhu, ada Pak Mardani (Ali Sera),” kata Aboe saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.

Dia menilai nama-nama tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan PKS untuk membawa partai memenangi Pilkada Jakarta. Mengenai kemungkinan mengusung Anies Baswedan, Aboe mengaku pihaknya masih mempertimbangkan hal tersebut.

Aboe menuturkan keikusertaan Anies dalam pemilihan presiden sudah membuat dirinya memiliki predikat sebagai tokoh nasional. Sehingga, Aboe menilai jabatan gubernur bukan lagi hal yang sepadan untuk Anies.

"Pak Anies sudah 25 persen sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi (gubernur Jakarta)," kata dia.

Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta

Sebelumnya, beberapa nama besar telah masuk ke dalam bursa bakal calon gubernur Jakarta, salah satunya Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma. 

Risma menegaskan suara rakyat merupakan suara Tuhan ketika menanggapi isu perihal namanya yang masuk dalam bursa bakal calon Gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024.

"Saya takut, terus terang, bukan apa kalau yang bisa bicara saya mampu atau tidak, itu yang pertama Tuhan, yang kedua rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan," ujar Risma usai kegiatan Designer Summit 2024 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April.

Risma juga menyebutkan dirinya tidak memiliki uang sehingga enggan sekaligus tidak mungkin melakukan kampanye untuk mempromosikan dirinya, kecuali rakyat yang mengampanyekan dirinya secara jujur dan adil.

Pada kesempatan tersebut, Risma kembali menegaskan jabatan yang ditawarkan kepadanya memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar sehingga pihaknya belum berani memberikan jawaban iya atau tidak sejauh ini.

Golkar DKI Sebut Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jawa Barat

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Partai Golkar DKI men yatakan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di DKI Jakarta.

"Dari DPP (Golkar) begitu, info yang saya dapat Ridwan Kamil sudah hampir pasti diplot di Jawa Barat," kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 April 2024.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

15 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

18 jam lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, Senin, 29 Januari 2024. Keluarga Mahasiswa ITB mencatat ada 120 orang mahasiswa yang menunggak Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah atau dipaksa cuti kuliah. TEMPO/Prima Mulia
Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.


Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

20 jam lalu

Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di sela acara Lanjutan Rakornas PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.


Kata Bima Arya Soal Peluangnya di Pilgub Jabar Jika Berhadapan dengan RK

1 hari lalu

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Sekretaris DPW PAN Jawa Barat M. Hasbullah Rahmad usai belanja masalah meninjau Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kata Bima Arya Soal Peluangnya di Pilgub Jabar Jika Berhadapan dengan RK

Politikus PAN Bima Arya menyebut peluang Pilgub 2024 Jawa Barat masih 50: 50, terlebih Ridwan Kamil belum memastikan akan kembali bertarung di bumi pasundan atau DKI Jakarta.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.