Berapa Jumlah TPS Pemilu 2024 di Indonesia? Ini Rinciannya

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Warga mengecek surat suara saat pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di TPS 31 Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Ardiansyah
Warga mengecek surat suara saat pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di TPS 31 Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam negeri dan luar negeri. 

Salah satu tahap dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 tersebut direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 15 Februari 2024 hingga Rabu, 20 Maret 2024. 

Berdasarkan hasil hitung resmi atau real count sementara Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh KPU melalui laman Info Publik Pemilu 2024 https://pemilu2024.kpu.go.id, terdapat 72,09 persen atau 593.438 dari 823.236 TPS yang telah masuk pada Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.  Lantas, berapa jumlah TPS Pemilu 2024 di Indonesia? 

Jumlah TPS Pemilu 2024

Merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU menetapkan jumlah TPS, Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos Pemilu 2024 sebanyak 823.220. 

Jumlah tersebut terdiri dari 820.161 TPS di 38 provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian, terdapat 3.059 TPSLN, KSK, dan Pos di luar negeri pada 2024. 

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia pada Pemilu 2024, yaitu berada di 140.457 titik. Kemudian, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 120.666 TPS dan 117.299 TPS di Jawa Barat. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, provinsi dengan jumlah TPS paling sedikit adalah Papua Selatan, yaitu 1.770 TPS. Selanjutnya, ada Papua Barat di urutan kedua sebagai provinsi dengan jumlah TPS paling sedikit, yaitu berada di 1.923 titik. Sedangkan, di posisi ketiga adalah Papua Barat yang memiliki 2.156 TPS. 

Daftar Lengkap Jumlah TPS Pemilu 2024

Berikut data sebaran TPS, TPSLN, KSK, dan Pos Pemilu 2024 sebagaimana Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023:

  • Aceh: 16.046 TPS.
  • Sumatera Utara: 45.875 TPS.
  • Sumatera Barat: 17.569 TPS.
  • Riau: 19.366 TPS.
  • Jambi: 11.160 TPS.
  • Sumatera Selatan: 25.985 TPS.
  • Bengkulu: 6.210 TPS.
  • Lampung: 25.825 TPS.
  • Kepulauan Bangka Belitung: 4.116 TPS.
  • Kepulauan Riau: 5.914 TPS.
  • DKI Jakarta: 30.766 TPS.
  • Jawa Barat: 140.457 TPS.
  • Jawa Tengah: 117.299 TPS.
  • Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 11.932 TPS.
  • Jawa Timur: 120.666 TPS.
  • Banten: 33.324 TPS.
  • Bali: 12.809 TPS.
  • Nusa Tenggara Barat: 16.243 TPS.
  • Nusa Tenggara Timur: 16.746 TPS.
  • Kalimantan Barat: 17.626 TPS.
  • Kalimantan Tengah: 7.830 TPS.
  • Kalimantan Selatan: 13.584 TPS.
  • Kalimantan Timur: 11.441 TPS.
  • Kalimantan Utara: 2.295 TPS.
  • Sulawesi Utara: 8.240 TPS.
  • Sulawesi Tengah: 9.462 TPS.
  • Sulawesi Selatan: 26.357 TPS.
  • Sulawesi Tenggara: 8.154 TPS.
  • Gorontalo: 3.539 TPS.
  • Sulawesi Barat: 4.219 TPS.
  • Maluku: 5.622 TPS.
  • Maluku Utara: 4.192 TPS.
  • Papua: 3.109 TPS.
  • Papua Barat: 1.923 TPS.
  • Papua Selatan: 1.770 TPS.
  • Papua Tengah: 4.484 TPS.
  • Papua Pegunungan: 5.850 TPS.
  • Papua Barat Daya: 2.156 TPS.
  • Luar Negeri: 3.059 titik. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Bawaslu: 16 TPS di Sumatera Barat Berpotensi Laksanakan Pemungutan Suara Ulang

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

14 jam lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.