Kampanye Terakhir di Semarang, Ganjar-Mahfud: Kami akan Selalu Setia Bersama Rakyat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa pendukungnya saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan Ganjar-Mahfud dari berbagai daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa pendukungnya saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan Ganjar-Mahfud dari berbagai daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kampanye pamungkasnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumumkan tiga komitmen penting saat melakukan kampanye di Lapangan Simpang Lima Kota Semarang pada Sabtu, 10 Februari 2024. Orasi cawapres Mahfud Md menandai penutupan kampanye mereka di Jawa Tengah sebelum memasuki masa tenang.

“Ada dua masalah utama yang kami lihat yang menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yaitu tabir gelar demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi,” kata Mahfud di Hajatan Rakyat Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024. 

Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia mengalami krisis demokrasi sekaligus eksistensinya terancam. Dia mengatakan suara rakyat tidak terdengar oleh elit kekuasaan. 

“Suara rakyat sebagai ruh demokrasi tidak terdengar elit pengasa. Seolah elite berdiam dalam tembok peredam dari suara-suara rakyat,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia terlihat menuju kegelapan karena korupsi semakin merajalela, hukum disalahgunakan, dan terakhir, konstitusi diabaikan.

Menurut Mahfud, situasi tersebut berdampak negatif pada ekonomi masyarakat, dan ia juga mencatat adanya masalah kartel ekonomi yang semakin merajalela.

"Kehidupan rakyat biasa semakin sulit, disayangkan kartel ekonomi semakin menguat," ujarnya.

Selain itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan bahwa ia sering mendengar cerita tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti akses kesehatan yang sulit, kesulitan dalam mencari lapangan kerja, kesulitan akses pendidikan, dan harga bahan pokok yang semakin tinggi. "Pertanyaannya adalah sampai kapan kita akan terus seperti ini? Jawabannya jelas, semua masalah tersebut harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang. Kita harus melawan, kita harus menghentikan dorongan yang menyebabkan kemunduran demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia," tegas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menegaskan bahwa negara harus bertindak sesuai mandat konstitusi. Dia juga menjanjikan tiga solusi dasar bersama Ganjar untuk mengatasi masalah tersebut.

3 Komitmen

Pertama, mereka berjanji untuk memelihara demokrasi di Indonesia dengan sungguh-sungguh. Mahfud, yang mewakili pasangan tersebut, menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi hukum yang adil, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Yang tak memberi ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang bisa memastikan siapapun yang tanpa peduli dia kekaluarga siapa, berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik,” kata Mahfud.

Kedua, pasangan nomor urut tiga ini menyatakan akan menjadi pemimpin yang jujur, amanah, dan berintegritas. Mereka berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara hati nurani dan memperjuangkan kepentingan rakyat, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan memimpin dengan cacat moral atau beban masa lalu yang meragukan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami bukanlah memimpin  cacat moral, bukan pemimpin memiliki  beban masa lalu,” kata Mahfud.

Terakhir, Ganjar-Mahfud berjanji untuk tetap setia dan berada di samping masyarakat, serta memastikan pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Mereka menegaskan bahwa janji-janji tersebut akan mereka laksanakan dengan sungguh-sungguh.

“Kami tidak akan mengingkari kepercaaan yang dititipkan kepada kami. Kami tak akan mengingkari,” kata Mahfud. 

Mahfud juga mengharapkan agar jika mereka terpilih, masyarakat akan terus mengawal dan menuntut pemenuhan janji-janji tersebut. Kampanye terakhir pasangan Ganjar-Mahfud di Kota Semarang dihadiri oleh para ketua umum partai koalisi pendukung mereka, dan rangkaian acara tersebut diisi dengan penampilan musisi lokal dan nasional.

"Jika nanti terpilih, Mahfud meminta masyarakat menagih janji mereka tersebut. “Kami mohon kepada seluruh rakyat indonesia supaya terus mengawal dan menagih janji kelak kepada kami,” kata Mahfud.

Orasi Puan Maharani

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Puan Maharani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komunitas akademik saat memberikan orasi dalam kampanye terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud di Lapangan Simpang Lima Kota Semarang pada Sabtu, 10 Februari 2024.

“Kami ingin semua yang ada di sini berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika seluruh Indonesia, kepada para rektor, kepada dosen, kepada teman-teman kita mahasiwa,” ujar cucu Proklamator tersebut.

Puan mengungkapkan apresiasinya kepada semua sivitas akademika di seluruh Indonesia, termasuk rektor, dosen, dan mahasiswa. Dia mengakui bahwa beberapa hari terakhir, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi telah mengeluarkan seruan terkait perkembangan politik terbaru. Beberapa pimpinan perguruan tinggi juga telah memberikan pernyataan setelah mendapat larangan atau permintaan untuk memberikan testimoni tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam orasinya, Puan juga mengajak pendukung Ganjar-Mahfud untuk tidak takut jika ada upaya intimidasi yang mungkin terjadi terkait dengan pilihan politik mereka.

Dia menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak untuk memilih dan memilih wakil rakyat secara bebas setiap lima tahun sekali dalam pemilihan umum. Menurutnya, hak untuk memilih adalah hak mendasar rakyat, dan pemilu adalah manifestasi dari hak tersebut. “Kalau ada yang mengintimidasi tetap pilih Ganjar-Mahfud. Rakyat boleh sebebas-bebasnya memiliki. Ingat, Pemilu adalah hak rakyat,” kata dia dalam kampanye tersebut.

EIBEN HEIZIER | JAMAL ABDUN NASHR
Pilihan editor: Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Minta APK Diturunkan hingga Tak Boleh Ada Kampanye di Media Massa

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

13 jam lalu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

4 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.


Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

4 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.


Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

4 hari lalu

Mahfud MD di UII Yogyakarta Selasa (30/4). Dok.istimewa.
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.


Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

4 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

5 hari lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.


Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

6 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.