TEMPO.CO, Jakarta - Foto beras bantuan sosial (Bansos) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ditempeli stiker pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial X.
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hingga kini, beras Bansos Bulog itu pun masih menjadi misteri: Kenapa bisa beredar? Lalu, siapa yang mengedarkannya?
Dilansir dari Tempo, Gibran berjanji akan menelusuri Bansos beras Bulog ditempeli stiker Prabowo-Gibran tersebut.
“Di mana itu? Tempatnya di mana, entar saya urus,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seusai menghadiri Konser Dewa 19, Kamis malam, 25 Januari 2024.
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu memastikan pihaknya tidak pernah membagikan beras berupa apa pun. Gibran menyatakan juga tidak pernah memberikan arahan kepada pendukungnya untuk bagi-bagi beras.
Sebab menurutnya, jika berdasarkan ketentuan, pembagian beras tidak diperbolehkan. Wali Kota Solo itu pun menegaskan akan menindaklanjuti kasus beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran itu.
“(Ada arahan) Nggak, nggak. Kan nggak boleh bagi beras? Nanti tak tindak lanjuti ya,” ucap dia.
Gibran pun menanyakan lokasi beredarnya beras ditempeli stiker Prabowo-Gibran tersebut agar bisa segera ditelusurinya. "Kasih tahu saya lokasi di mana, nanti saya samperin,” katanya. “Oke, Nanti saya cari ya.”
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menegaskan tidak ada Bansos pemerintah yang digunakan pasangan calon manapun.
"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga seusai menghadiri acara tadarus Al-Qur'an di Kota Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran itu pun memastikan tidak ada program paslon nomor urut 2 menggunakan Bansos pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat.
"Dipastikan tidak ada," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar itu.
Selanjutnya: Tanggapan Bulog dan Bapanas
