Enam Fakta Tinta Pemilu, Sudah Digunakan Sejak 1962 Hingga Bersertifikat Halal

image-gnews
Tinta Sidik Jari Pemilu. TEMPO/Yosep Arkian
Tinta Sidik Jari Pemilu. TEMPO/Yosep Arkian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tinta menjadi hal yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, tak terkecuali Pilpres 2024. Setiap pemilih yang sudah memberikan suara dalam Pemilu diwajibkan mencelupkan jari ke dalam tinta pemilu. Fungsinya memberi tanda jika seseorang telah mencoblos di bilik suara.  

Tinta Pemilu dirancang sulit dihapus agar pemilih tidak dapat memilih dua kali. Bekas tinta di jari menandakan seseorang tak bisa memberikan suaranya lebih dari satu kali. Jari tangan yang memiliki noda pemilu juga bisa membawa hoki. Saat pemilu, banyak toko, restoran bahkan tempat wisata yang memberikan diskon untuk pengunjung yang telah mencoblos. Selain itu, tinta Pemilu memiliki fakta menarik lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 6 fakta tinta Pemilu: 

1. Tahan minimal enam jam

Sebagai tanda pemilih, tinta Pemilu memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama enam jam sejak dipakai. Kendati demikian, tinta Pemilu dibuat tanpa menimbulkan iritasi maupun alergi pada kulit.

2. Digunakan sejak 1962

Penggunaan tinta ungu di jari setelah memilih digunakan di India pada 1962. Penandaan tinta pemilu di jari digunakan untuk menghindari kecurangan. Di India, waktu itu Komisi Pemilihan bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Laboratorium Fisika Nasional dan Perusahaan Pengembangan Penelitian Nasional membuat perjanjian dengan Mysore Paints untuk penyediaan tinta yang tidak terhapuskan. Kebiasaan menandai jari dengan tinta pun berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

3. Terbuat dari bahan sintetis

Dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, tinta pemilu terbuat dari bahan sintetis atau kimiawi dan bahan alami. Diantaranya adalah perak nitrat (AgNO3) dengan kandungan 3-4 persen, aquades, gentian violet, gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya.

4. Memiliki sertifikat halal 

Selain dibuat bahan sintesis, tinta Pemilu memiliki sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tinta tersebut juga memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi. Serta mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Berbahan dasar Gambir dan ramah lingkungan

Universitas Andalas dan PT Kudo Indonesia Jaya menciptakan bahan baku tinta pemilu 2024 dari gambir. Tinta bervolume 40 mililiter ini dinilai ramah lingkungan atau eco-friendly dan aman untuk kulit. Gambir sendiri mengandung zat kimia, seperti flavonoid, katekin, zat penyamak, dan alkaloid. Biasanya Tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan obat-obatan modern yang diproduksi Jerman, dan juga sebagai pewarna cat pakaian. Sebelumnya, Direktur dari Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Muhammad Makky menjelaskan bahwa tinta berbahan gambir ini telah diteliti dari awal 2000.

6. Tanda sudah memilih

Tinta Pemilu digunakan sebagai tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pemberian tinta dilakukan pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS. Ini menjadi tanda telah memilih, sehingga seseorang tak bisa memberikan suaranya lebih dari satu kali.

KHUMAR MAHENDRA | MITRA TARIGAN | BRAM SETIAWAN

Pilihan Editor: Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

5 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.


KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

9 hari lalu

Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO
KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.


DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

14 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang penerapan Pasal 99 piagam PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di tengah konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York City, AS, 8 Desember 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
DK PBB akan Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina Hari ini, AS Ancam Veto?

AS secara aktif berupaya mencegah rancangan resolusi yang mendukung pemberian keanggotaan penuh di Dewan Keamanan PBB untuk Palestina.


Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

14 hari lalu

Ilustrasi sampah. Shutterstock
Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

21 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif


Ingin Jadi Anggota PBB, Palestina Minta Dewan Keamanan Gelar Pemungutan Suara

30 hari lalu

Dibawah guyuran hujan ratusan umat muslim dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) melakukan aksi demo dan penggalangan dana bagi warga Palestina di Gaza didepan Kedubes AS, Jakarta, Jumat 9 Maret 2024.  Di Gaza kini ada sekitar 300 ribu keluarga menderita imbas blokade Israel yang mengakibatkan bantuan kemanusiaan dikirim berbagai pihak terhambat. Resolusi PBB sudah berkali-kali diveto oleh Amerika. Dalam aksinya, MOI juga akan meluncurkan gerakan Indonesia
Ingin Jadi Anggota PBB, Palestina Minta Dewan Keamanan Gelar Pemungutan Suara

Palestina berencana mengajukan usulan pemungutan suara Dewan Keamanan PBB bulan ini untuk menentukan keanggotaan penuhnya dalam PBB.


5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

35 hari lalu

Anggota Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa sore, 26 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu


80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

42 hari lalu

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa
80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal.


Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

43 hari lalu

 kawalpemilu.org
Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

Proyek urun daya netizen prodata Indonesia, KawalPemilu.org, menyarankan KPU RI membuat sistem penghitungan langsung dari TPS yang mumpuni


Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

43 hari lalu

Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.