Mahfud Md Minta Aliran Dana Kampanye Ilegal Diusut Tuntas

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD saat melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia ke-1 Mohammad Hatta di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024. Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia Pertama Mohammad Hatta atau Bung Hatta di hari pertama kerja tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD saat melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia ke-1 Mohammad Hatta di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024. Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia Pertama Mohammad Hatta atau Bung Hatta di hari pertama kerja tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus calon wakil presiden, Mahfud Md, meminta agar laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya aliran dana kampanye ilegal diusut tuntas. Dia menilai kasus ini menjadi sorotan karena ada dugaan keterlibatan para petinggi partai politik. 

"Ya, itu (laporan PPATK) supaya diusut tuntas," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Mahfud menyatakan aliran dana dan transaksi mencurigakan sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia. Hanya saja, kali ini kasus itu menjadi sorotan karena ada dugaan keterlibatan petinggi partai politik dan dugaan digunakan untuk kepentingan kampanye. 

"Itu biasa aja, banyak yang begitu, tetapi ini isunya politik harus diusut tuntas," kata dia.

Pria yang menjadi pendamping calon presiden Ganjar Pranowo itu pun memastikan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut sebagai Menkopolhukam.

PPATK sudah laporkan soal dana kampanye ilegal ke KPU dan Bawaslu

Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan pihaknya menemukan aliran dana kampanye yang bersumber dari berbagai aktivitas ilegal.

Ivan pun menyatakan pihaknya telah menyampaikan hasil analisis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

“Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macamlah,” kata Ivan, Jumat, 15 Desember 2023.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya tengah mengkaji analisis PPATK tersebut. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Masih kami baca, dikaji dulu," kata Rahmat, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.

Dia pun mengatakan belum bisa memastikan kapan temuan PPATK itu ditindaklanjuti. 

"Kan ditanya, data intelijen," ujar dia.

Dana kampanye ilegal, dari tambang sampai ke kredit fiktif

Analisis itu keluar setelah PPATK melacak transaksi mencurigakan lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai yang nilainya triliunan rupiah. Duit tersebut diduga berasal dari tindak kejahatan seperti penambangan ilegal, perambahan hutan, penyelundupan satwa liar, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, ada juga aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur itu, diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 berinisial MIA.

Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp 102-an miliar. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.

Total dana pencairan kredit yang masuk ke rekening MIA itu disebut mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Prabowo Subianto

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nama Kaesang Menguat di Pilgub Jateng, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

4 jam lalu

Kaesang Diprediksi Bakal Menguat di Pilgub Jateng Setelah Sudaryono Dilantik Jadi Wamentan
Nama Kaesang Menguat di Pilgub Jateng, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo menanggapi menguatnya nama Kaesang Pangarep di bursa Pilgub Jawa Tengah.


Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

15 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

Partai Gerindra mengajak PKB bergabung dengan KIM. Partai Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo Subianto.


Ramai-ramai Menunggu Tawaran Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghadiri harlah PKB ke-26 di JCC, Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. Dasco mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ramai-ramai Menunggu Tawaran Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

PKS dan PPP menyampaikan harapannya agar bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo mendatang.


Cak Imin: Prabowo Jadi Presiden Sudah Takdir Allah

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Cak Imin: Prabowo Jadi Presiden Sudah Takdir Allah

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin percaya bahwa Allah sudah menakdirkan Prabowo sebagai presiden.


Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres, Mardiono Berharap PPP Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kiri) pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres, Mardiono Berharap PPP Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum PPP Mardiono berharap bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang.


Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

2 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

Bukan sekadar Jokowi atau ASN cepat pindah, profesor ekonomi Unair ini menjelaskan kenapa IKN belum dapat investor asing.


Menparekraf Usul Tambah Jumlah Penerbangan ke Indonesia pada Kepemimpinan Prabowo Subianto

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Menparekraf Usul Tambah Jumlah Penerbangan ke Indonesia pada Kepemimpinan Prabowo Subianto

Menurut Menparekraf minat wisatawan mancanegara berkunjung ke destinasi wisata di Tanah Air semakin tinggi, sementara jumlah penerbangan terbatas


Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

5 hari lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono (tengah) dan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (kiri) memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan terkait program makan bergizi gratis: cukup gizi dan optimal jumlah penerima manfaat.


Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober

5 hari lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober

Dua jabatan Wamen baru yang ditambahkan Jokowi dalam reshuffle kabinet yaitu Wakil Menteri Keuangan II atau Wamenkeu II dan Wakil Menteri Investasi.


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

6 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.