TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal carbon capture storage (CCS) dalam ajang debat cawapres Jumat, 22 Desember 2023. Hasto menyatakan CCS justru rusak karena program food estate atau lumbung pangan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto.
Hasto mengatakan, Gibran mungkin lupa carbon capture rusak karena penebangan hutan dalam program food estate. Dia mengatakan hutan itu ditebang oleh PT Agro Industri Nusantara (Agrinas).
"Kroni dari Pak Prabowo," ucap Hasto saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023.
Isu tentang CCS menurut Hasto, seharusnya dibicarakan pada saat debat membahas lingkungan hidup. Dia mengatakan bukan momentum yang tepat untuk membahas itu dalam debat bertema ekonomi kali ini.
Pertanyaan itu, Hasto mengatakan, merupakan pertanyaan yang memukul diri sendiri. Dia mengklaim Mahfud Md bicara dengan gaya paling membumi dalam debat kali ini karena pengalaman yang luas.
"Prof Mahfud bicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik," ujarnya.
PT Agrinas merupakan salah satu perusahaan penggarap proyek lumbung pangan. Menurut penelusuran Tempo, 99 persen saham perusahaan itu dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP). Para pengurus yayasan ini merupakan para elite Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Mereka diantaranya Rauf Purnama dan Dirgayuza Setyawan.
Sejumlah aktivis lingkungan seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya mengkritik proyek food estate ini. Selain karena gagal dalam mewujudkan lumbung pangan, proyek ini juga disebut memiliki sumbangsih dalam penggundulan hutan.
Momen Gibran bertanya soal carbon capture
Dalam debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2p23, Gibran bertanya kepada Mahfud tentang CCS.
“Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage”.
Mahfud menjawab pertanyaan tersebut dengan menguraikan pembuatan regulasi dari naskah akademik terlebih dahulu yang akan mengikuti pola sederhana. Sebab, pembuatan regulasi tidak harus dibuat secara spesifik, kecuali sudah ada proyek yang sedang berjalan.
Mahfud balik bertanya kepada Gibran, “Yang terpenting itu, bagi saya, apa pun yang akan kita bangun, harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran tahu atau belum tahu juga karena ini baru, pada 9 Desember ada sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) ada pengawasan terhadap uang,” ungkap Mahfud pada 22 Desember 2023.
Gibran Rakabuming menanggapi bahwa Mahfud Md tidak menjawab pertanyaan sebenarnya. Sebagai Wali Kota Solo, ia juga telah mengetahui SIPD untuk merencanakan anggaran dan sebagainya.
