TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan mengatakan akan membuat perencanaan multi years atau tahun jamak dalam hal pengupahan tenaga kerja. Hal tersebut dianggap sebagai solusi terhadap sistem pengupahan yang dinilai sering tidak konsisten, sehingga berdampak terhadap iklim investasi.
"Saya melihat kita perlu mengubah ini, kita perlu duduk bersama, menyepakati formula bersama untuk periode multi years. Sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan," kata dia usai ditemui dalam Dialog Apindo bersama Capres 2024, di Bank Mega Tower, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.
Ia mengakui untuk membuat kebijakan pengupahan yang multi years ini tidak mudah. Namun ia tampak yakin kalau kebijakan ini dapat dibuat.
Anies menekankan konsep keadilan dalam proses membuat kebijakan pengupahan ini. Di mana, kata dia, harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk dibicarakan bersama.
"Harus ngobrol bareng-bareng," ujarnya.
Menghilangkan masalah yang sama setiap tahunnya
Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyebutkan aksi penolakan terhadap metode pengupahan saat ini merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Kondisi ini kata Anies, menimbulkan ketidakpastian di berbagai pihak mulai dari pengusaha, pekerja dan pemerintah.
"Di pemerintahan juga begitu, menjelang Oktober itu menjelang pusing," kata dia.
Anies menilai dengan perencanaan secara tahun jamak, kebijakan pengupahan akan lebih terprediksi. Alhasil, dia menyatakan tidak perlu terjadi tarik menarik setiap tahunnya.
"Kita tidak usah tarik menarik seperti ini terus-menerus. Dan kalau sudah begitu nanti ujungnya zero sum (berimbang), bukan sekadar mencari kompromi," kata dia.
Selanjutnya, Contohkan skema pengupahan di DKI Jakarta
