TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz menyatakan pihaknya sedang mengecek soal kebocoran 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) dari situs Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Data tersebut diperjualbelikan di sebuah situs di dunia maya.
Usamah mengatakan pihaknya sedang menunggu proses pengecekan data yang tersebar itu. Sebelumnya, akun anonim ‘Jimbo’ mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs KPU.
"Masih dalam proses pengecekan, karena kemarin itu kita baru dapat informasinya sekarang masih didalami," kata dia saat ditemui di Rumah Perubahan, Kamis, 1 Desember 2023.
Usamah mengatakan pihaknya tidak mau reaktif menanggapi masalah ini. Pasalnya, kata Usamah, masalah ini masih perlu pendalaman.
"Kita perlu mendalami dulu sih seperti apa isu, dan seperti apa fakta yang ada di lapangan," kata dia.
Usamah mengklaim Timnas AMIN memiliki banyak sumber daya di bidang teknologi untuk mencari kebenaran soal kebocoran data tersebut. Karena itu, dia menyatakan mereka masih terus mendalaim kebenaran masalah itu.
"Di kedeputian Co Captein Timnas ya itu kita punya banyak sekali ahli-ahli IT yang bisa mendalami hal-hal itu," ujarnya.
Kronologis peretasan situs KPU
Informasi peretasan situs KPU ini diketahui setelah akun bernama Jimbo membuat unggahan di laman BreachForums, tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan. Dia membagikan 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU. Dia juga menyertakan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ guna memverifikasi kebenaran data yang didapatkan.
Dalam unggahan tersebut, dia juga menyebutkan bahwa total ada 252 juta data yang didapatkan, yang beberapa isinya berupa data duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, ada sekitar 204.807.203 data unik yang didapatkan.
Jimbo pun mengklaim mendapatkan beberapa data pribadi yang cukup penting. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP serta erisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri.
Selain itu, ada juga data pribadi lainnya, berupa nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya telah mengetahui masalah kebocoran data itu sejak Senin lalu, 27 November 2023. Dia menyatakan KPU sudah melaporkan masalah ini ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badar Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
"KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB," kata Hasyim, dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Desember 2023.
