Ridha pun mengkritik langkah Kemendibudristek yang memberikan beban biaya kuliah kepada universitas dan mahasiswa dari keluarga mampu untuk ikut menanggung beban biaya kuliah mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Menurut dia, hal itu tak mencerminkan pendidikan tinggi yang inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi seseorang.
Menurut Ridha, terminologi "gotong royong" tersebut sebagai langkah manipulasi untuk menutupi ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi.
"Pendekatan semacam itu hanya akan melanggengkan perpecahan kelas yang ada di dalam masyarakat dan gagal untuk mengatasi masalah sistemik yang membatasi akses yang sama terhadap pendidikan," kata Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta 2 tersebut.
Karena itu, menurut Ridha, Partai Buruh mendesak restrukturisasi anggaran pendidikan secara menyeluruh. Hal itu dinilai penting agar adanya jaminan seluruh masyarakat menikmati pendidikan tinggi tanpa pandang bulu.
"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali prioritasnya, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pendidikan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang layak diterima oleh bangsa kita," ujarnya.
Partai Buruh usulkan pendidikan gratis 15 tahun
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusung konsep pendidikan gratis 15 tahun jika masuk ke parlemen pada Pemilu 2024. Said menyatakan bahwa hal itu masuk ke dalam salah satu janji politik partainya.
Selain pendidikan gratis 15 tahun, menurut Said Iqbal Partai Buruh juga berjanji akan meningkatkan berbagai jaminan sosial bagi masyarakat. Mereka pun berjanji akan menarik anggota DPR yang nantinya terpilih jika tak amanah memperjuangkan janji politik tersebut melalui mekanisme constituent recall.
Saksikan diskusi pemilu 2024 di tempo.co ini:
