Selain buruh, menurut Gede, masalah perpindahan DPT ini juga bisa membuat para generasi milenial dan Gen Z berpotensi kehilangan hak suara mereka pada Pemilu 2024. Misalnya para mahasiswa yang harus belajar jauh dari kampung halaman tempat KTP mereka terdaftar.
Menurut Gede, para pemilih pemula seperti ini biasanya enggan mengurus perpindahan DPT jika mekanismenya rumit.
"Demikian juga dengan mahasiswa yang baru lulus dan kemudian bekerja di luar daerah asal mereka. Mereka ini berpotensi kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar di daerah tempat mereka bekerja sementara mekanisme untuk pindah DPT secara manual rumit," kata Gede.
Karena hal itu, Partai Buruh mendesak KPU dan pemerintah untuk memastikan para pemilih tersebut bisa menggunakan hak mereka di kabupaten/kota tempat mereka tinggal.
"Karena ini sangat penting bagi masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih mereka baik dalam Pileg (Pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden)," kata dia.
Partai Buruh optimis lolos ke parlemen
Partai Buruh sebelumnya menyatakan optimis bisa menembus parlemen dalam Pemilu 2024. Presiden partai itu, Said Iqbal, menargetkan bisa melampaui parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Optimisme tersebut mencuat karena menurut Said 10 organisasi buruh, tani, nelayan dan sebagainya yang tergabung dalam partai tersebut memiliki anggota mencapai 10 juta orang.
"Partai Buruh akan menargetkan empat persen parliamentary threshold dan kami punya di lima provinsi besar basis buruh di Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DKI dan Banten. Anggota captive market-nya Partai Buruh dari 10 organisasi buruh tani, nelayan, dan sebagainya itu 10 juta,” kata Said Iqbal di Kantor KPU, Jakarta pada Rabu, 14 Desember 2022 silam.
Partai Buruh merupakan satu dari sekian partai baru yang akan ikut bertarung dalam Pemilu 2024. Hingga berita ini ditulis, Tempo masih mencoba melakukan konfirmasi kepada KPU soal masalah ini.