Profil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ini Targetnya di Pemilu 2024

image-gnews
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy saat membacakan ikrar pemenangan pemilu 2024 pada acara Rapim PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. TEMPO/Subekti.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy saat membacakan ikrar pemenangan pemilu 2024 pada acara Rapim PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Dalam Pemilu 2024 mendatang, PKS memiliki target yang ambisius, yaitu meraih 15 persen suara nasional.

Profil PKS

PKS yang didirikan pada 1998 memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Partai ini bermula dari gerakan dakwah di kampus-kampus, kemudian berkembang menjadi partai politik yang memiliki basis pendukung yang kuat. 

Sejarah PKS telah dituangkan dalam situs resmi partai tersebut, pks.id, yang menjadi sumber utama informasi mengenai perkembangan PKS. Sebagai partai politik yang konsisten dengan prinsip keadilan sosial, PKS juga menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dalam dunia politik. 

Sebagai partai politik, PKS telah mengambil bagian dalam pemilihan umum dan memperoleh suara yang signifikan. PKS juga memiliki perwakilan di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

PKS juga dikenal aktif dalam pembangunan kaderisasi dan pendidikan politik. Partai ini memiliki program-program pelatihan dan pengembangan kader yang bertujuan untuk mencetak pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Selain itu, PKS juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partai ini memiliki program-program pembangunan sosial ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan politik dan sosial yang kompleks, PKS terus berupaya untuk menjadi kekuatan politik yang bertanggung jawab, transparan, dan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan bangsa.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilaporkan bahwa sebanyak 35,9 persen kader PKS yang mendaftar sebagai caleg adalah perempuan. Hal ini menunjukkan upaya PKS dalam menciptakan kesetaraan gender dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam kancah politik.

Pemilu 2024

Menurut informasi yang dikutip dari Antara, PKS menargetkan 15 persen suara nasional pada Pemilu 2024. Ambisi ini mencerminkan semangat dan keinginan PKS untuk memperluas basis dukungan politiknya. 

PKS telah menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya (caleg) untuk Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh Presiden PKS, yang disebutkan dalam artikel di situs resmi fraksi PKS. Langkah ini menunjukkan kesiapan dan determinasi PKS dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan bahagia.

PKS dalam Pemilu 2024 berupaya mencerminkan perpaduan antara sejarah partai, ambisi tinggi, dan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan semangat dan strategi yang diusung PKS, peran partai ini dalam Pemilu 2024 akan menjadi sorotan. Apakah PKS berhasil mencapai targetnya, termasuk dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres? 

Pilihan Editor: Anies Temui Presiden PKS Ahmad Syaikhu Sabtu Malam Bahas Bacawapres

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

39 menit lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

58 menit lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

4 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

8 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

23 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung