Eksklusif Pemilu 2024, Hillary Brigitta Lasut Ungkap Tantangan Anak Muda yang Ingin Jadi Caleg

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Hillary Brigitta Lasut. TEMPO/Dewi Nurita
Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Hillary Brigitta Lasut. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

Meskipun demikian, agenda perubahan yang dia bawa sejak awal tak berjalan dengan mulus. Perempuan yang kini menyandang gelar doktor tersebut mengaku kerap menghadapi hambatan. 

Sebagai contoh, ketika dia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada 2019. Saat itu, Hillary Brigitta Lasut tercatat masih duduk di Komisi III DPR. Dia mengaku sempat diremehkan oleh para anggota Komisi III lainnya karena dia masih sangat muda. 

"Memang saat saya masuk dengan rambut yang pirang, usia 23 tahun, itu dianggap remeh," kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, Hillary pun mengaku kerap mendapatkan hambatan karena suara rakyat yang dia bela tak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan partainya dan juga kepentingan pemerintah. Ancaman kepada dirinya sendiri hingga keluarga menjadi hal yang harus dia hadapi.

"Ketika saya menyuarakan suara rakyat yang tak sejalan dengan kepentingan partai, itu saya akan langsung diserang di media, langsung di cut juga," kata dia. 

Sebagai contoh, dia mengaku tiba-tiba dicopot dari Badan Legislasi (Baleg) hanya beberapa pekan sebelum pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia juga digeser dari Komisi III ke Komisi I DPR hanya beberapa pekan sebelum pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Padahal, pada 2019 lalu Hillary yang memang memegang gelar Sarjana dan Master di bidang Hukum sempat menyatakan bahwa RKUHP masuk ke dalam prioritasnya sebagai Anggota DPR RI. 

Tak lagi jadi Caleg NasDem dan Harapan untuk anak muda yang akan jadi Caleg

Akibat kerap dianggap membangkang, Hillary pun kini tak lagi masuk ke dalam daftar bakal Caleg Partai NasDem. Dia mengaku sempat mendapatkan banyak tawaran dari partai lain untuk maju sebagai bakal Caleg mereka pada Pemilu 2024, akan tetapi dia belum memutuskan apakah akan kembali bertarung atau tidak. 

Meskipun memiliki pengalaman yang pahit, Hillary berpesan kepada para anak muda yang ingin maju menjadi anggota DPR RI untuk tak patah semangat. Bahkan, dia menyarankan agar lebih banyak anak muda yang duduk di Senayan. 

Hanya saja, menurut dia, anak muda tersebut harus memiliki kapasitas yang mumpuni dan juga mental yang kuat. 

"Karena memang untuk mengubah citra DPR dibutuhkan orang-orang gila yang mau menjalankan fungsi sebagai petugas rakyat, tanpa kehilangan jabatannya. Orang seperti ini sulit untuk ditemui. Bahkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda yang punya tagline membawa perubahan, toh tidak semua berani untuk menghadapi kekuasaan di hadapannya dia," kata dia. 

Dia pun berpesan agar para anak muda yang dinilai belum banyak terkontaminasi untuk tak berhenti masuk ke dunia politik. Pasalnya, menurut dia, DPR merupakan lembaga yang harus diisi oleh orang-orang baik. 

"Kalau semua orang-orang baik tidak mau masuk ke politik, yang akan tersisa di dunia politik itu orang jahat semua. Jadi kalau teman-teman bersuara terus mengharapkan perubahan, kayaknya tidak bisa kalau orangnya itu-itu saja," kata dia. 

Sebagai informasi, jumlah pemilih muda dalam Pemilu 2024 akan menempati porsi paling besar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperkirakan dari 187 juta pemilik suara, 60 persen diantaranya merupakan generasi milenial dan Gen Z.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 menit lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

38 menit lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.


Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.


Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.


Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.


Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.