TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar bingung dengan sikap mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Ajun Komisaris Sulman Aziz, yang belakangan mencabut pernyataannya soal ketidaknetralan polisi pada pemilu 2019. "Gimana, ya? Capek juga ngadepin kayak gini," kata Haris sambil tertawa kecil saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 April 2019.
Haris mengatakan Sulman Aziz tidak tiba-tiba datang kepadanya. “Itu prosesnya panjang."
Baca: Kasus Eks Kapolsek Pasirwangi, Haris Azhar ...
Sejak awal Maret, Sulman telah menunjukkan keresahannya akan netralitas polisi dalam pemilu 2019. Sulman memiliki bukti-bukti soal ketidaknetralan polisi dalam pemilu ini yang diperlihatkan kepada Haris. "Ada beberapa bukti foto, chat, gitu-gitulah...” Sulman sendiri yang merasa resah secara pribadi. “Kenapa polisi harus dimobilisasi, dilibatkan dan lain-lain."
Kekecewaan Sulman akan netralitas polisi makin menjadi saat ia merasa menjadi korban. Menurut Haris, Sulman berprasangka bahwa ia dimutasi dari jabatannya lantaran berfoto dengan seorang tokoh masyarakat pendukung pasangan calon presiden - wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Ini sebetulnya bukan soal dia merasa jadi korban, tapi dia sendiri juga punya pandangan bahwa polisi tidak boleh diganggu-ganggu netralitasnya." Hingga akhirnya Sulman merasa dikorbankan, dan makin kecewa terhadap kepolisian. “Suasananya seperti itu," ujar Haris.
Baca: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi.
Selama ini, kata Haris, posisinya semacam penasehat hukum bagi Sulman Aziz. Sulman memutuskan ke Jakarta pada Ahad, 31 Maret 2019 untuk konferensi pers. Lokataru membantu mengundang media. “Kalau tiba-tiba dia berubah ya saya nggak tahu, karena keputusannya ada pada dia.” Haris mengatakan tidak diberi tahu ketika Sulman mengubah pernyataannya.
Sulman mengatakan bahwa ia dan 22 kapolsek di Garut telah diperintah Kapolres Garut, Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Para kapolsek diperintah mendata masyarakat mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02. “Itu dilakukan setelah penggalangan,” kata Sulman dalam konferensi pers.
Satu hari berselang, Senin, 1 April 2019, Sulman mencabut semua pernyataannya. "Saya sudah melakukan kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam pilpres 2019," kata Sulman di markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Senin, 1 April 2019.
Simak: Bawaslu Belum Terima Laporan Tudingan Haris ...
Pengakuannya di kantor Lokataru, kata Sulman, merupakan kekeliruan dan terbawa luapan amarah karena dia baru saja dipindahtugaskan dari jabatan Kapolsek Pasirwangi. "Waktu itu saya emosi karena dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek."
Pernyataannya bahwa Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Jokowi di pilpres 2019 tidak benar. Kapolres hanya memerintahkan pemetaan atau pendataan kekuatan kedua pasangan calon presiden dengan tujuan untuk mengantisipasi keamanan di wilayah Garut.
Sulman Aziz meralat pernyataannya dan mengaku yakin instansi kepolisian merupakan lembaga yang netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden. "Saya yakin kepolisian lembaga yang netral." Tugas kepolisian, kata dia, untuk memberikan pengamanan agar hajat demokrasi itu berlangsung dengan baik.
Sebelum Sulman mencabut pernyataannya, Haris Azhar berniat melaporkan masalah ini kepada Ombudsman.
RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | AMINUDDIN
