Daftar 49 Caleg Eks Koruptor yang Dirilis KPU Hari Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kelima kanan) didampingi Ketua komisi II DPR Zainuddin Amali (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kelima kanan) didampingi Ketua komisi II DPR Zainuddin Amali (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis data calon anggota legislatif atau caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019.

Baca juga: Fakta-fakta di Balik 40 Caleg Eks Napi Korupsi

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan caleg eks koruptor ini terdapat di beberapa partai peserta Pemilu 2019.

"Jumlahnya ada 49 mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi calon anggota legislatif," ujar Arief dalam konfrensi pers di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Arief mengatakan dari 49 caleg eks koruptor tersebut, 40 caleg mendaftar di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, dan 9 orang caleg untuk anggota DPD. Untuk caleg DPRD, setidaknya ada 12 dari 16 partai peserta pemilu yang mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi ini.

Baca juga:  ICW Rilis Daftar 40 Caleg Eks Napi Korupsi

Berikut daftar caleg eks koruptor yang dirilis KPK:

Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota

1. Partai Gerindra
- M Taufik,
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta
Daerah pemilihan DKI 3
Nomor Urut 1
- Herry Jones Johny Kereh
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Daerah pemilihan Sulawesi Utara 1
Nomor Urut 2
- Husen Kausaha
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah pemilihan Maluku Utara 4
Nomor Urut 2
- Ferizal
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Belitung Timur
Daerah pemilihan Belitung Timur 1
Nomor Urut 4
- Mirhammuddin
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Belitung Timur
Daerah pemilihan Belitung Timur 2
Nomor Urut 1
- Al Hajar Syahyan
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus
Daerah pemilihan Tanggamus 4
Nomor Urut 1

2. Partai Golkar
- Hamid Usman
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah pemilihan Maluku Utara 3
Nomor Urut 1
- Desy Yusandi
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten
Daerah pemilihan Banten 6
Nomor Urut 4
- Agus Mulyadi
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten
Daerah pemilihan Banten 9
Nomor Urut 5
- Petrus Nauw
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Papua Barat
Daerah pemilihan Papua Barat 2
Nomor Urut 12
- Heri Baelanu
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pandeglang
Daerah pemilihan Pandeglang 1
Nomor Urut 9
- Dede Widarso
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pandeglang
Daerah pemilihan Pandeglang 5
Nomor Urut 8
- Saiful T Lami
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una
Daerah pemilihan Tojo Una Una 1
Nomor Urut 12
- Edy Mukilson
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Blitar
Daerah pemilihan Blitar 4
Nomor Urut 1

3. Partai Berkarya
- Mieke L Nangka
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Daerah pemilihan Sulawesi Utara 2
Nomor Urut 4
- Arief Armain
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah pemilihan Maluku Utara 4
Nomor Urut 1
- Yohanes Marlinus
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Ende
Daerah pemilihan Ende 1
Nomor Urut 1
- Andi Muttamar Mattotorang
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba
Daerah pemilihan Bulukumba 3
Nomor Urut 9

4. Partai Hanura
- Welhelmus Tahalele
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah pemilihan Maluku Utara 3
Nomor Urut 2
- Mudasir
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah
Daerah pemilihan Jawa Tengah 4
Nomor Urut 1
- Akhmad Ibrahim
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah pemilihan Maluku Utara 3
Nomor Urut 5
- YHM Warsit
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Blora
Daerah pemilihan Blora 3
Nomor Urut 1
- M Nur Hasan
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Rembang
Daerah pemilihan Rembang 4
Nomor Urut 1

5. Partai Demokrat
- Jones Khan
Calon anggota legislatif DPRD Kota Pagar Alam
Daerah pemilihan Pagar Alam 3
Nomor Urut 1
- Jhony Husban
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Cilegon
Daerah pemilihan Cilegon 1
Nomor Urut 4
- Syamsudin
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Daerah pemilihan Lombok Tengah 5
Nomor Urut 6
- Darmawati Dareho
Calon anggota legislatif DPRD Kota Manado
Daerah pemilihan Manado 4
Nomor Urut 1

6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Abner Reinal Jitmau
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Papua Barat
Daerah pemilihan Papua Barat 2
Nomor Urut 12

7. Partai Garuda
- Ariston Moho
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Nias Selatan
Daerah pemilihan Nias Selatan 1
Nomor Urut 3
- Yulius Dakni
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Nias Selatan
Daerah pemilihan Nias Selatan 1
Nomor Urut 1

8. Partai Perindo
- Smuel Buntuang
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo
Daerah pemilihan Gorontalo 6
Nomor Urut 1
- Zulfikri
Calon anggota legislatif DPRD Kota Pagar Alam
Daerah pemilihan Pagar Alam 2
Nomor Urut 1

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Joni Kornelius Kondok
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Toraja Utara
Daerah pemilihan Toraja Utara 4
Nomor Urut 1
- Mathius Tungka
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Poso
Daerah pemilihan Poso 3
Nomor Urut 2

10. Partai Amanat Nasional
- Abdul Fattah
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi
Daerah pemilihan Jambi 2
Nomor Urut 1
- Masri
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Belitung Timur
Daerah pemilihan Belitung Timur 1
Nomor Urut 2
- Muhammad Afrizal
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lingga
Daerah pemilihan Lingga 3
Nomor Urut 1
- Bahri Syamsu Arief
Calon anggota legislatif DPRD Kota Cilegon
Daerah pemilihan Cilegon 2
Nomor Urut 1

11. Partai Keadilan Sejahtera
- Maksum DG Mannassa
Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Mamuju
Daerah pemilihan Mamuju 2
Nomor Urut 2

12. Partai Bulan Bintang
- Nasrullah Hamka
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi
Daerah pemilihan Jambi 1
Nomor Urut 10

Calon Anggota Legislatif DPD RI

1. Abdullah Puteh
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Aceh
Nomor urut 21

2. Abdillah
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sumatera Utara
Nomor urut 39

3. Hamzah
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Bangka Belitung
Nomor urut 35

4. Lucianty
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sumatera Selatan
Nomor urut 41

5. Ririn Rosyana
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor urut 41

6. La Ode Bariun
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor urut 68

7. Masyhur Masie Abunawas
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor urut 69

8. A Yani Muluk
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor urut 67

9. Syachrial Kui Damapolii
Calon anggota legislatif DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor urut 40

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.


KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.


Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.