Pendukung Prabowo Sesumbar Bakal Kepung MK  

Reporter

Selasa, 5 Agustus 2014 16:28 WIB

Forum relawan pemenangan Jokowi-JK berjabat tangan dengan petugas kepolisian usai menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 5 Agustus 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, besok akan menurunkan massa ke jalan. Menurut Taufik, hal ini dilakukan untuk mengawal demokrasi dalam persidangan hasil pemilu presiden.

"Di Mahkamah Konstitusi, kami akan kerahkan 30 ribu orang," kata Taufik di Jalan Sisimangraja 21, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Agustus 2014. Selain di MK, pendukung Prabowo-Hatta juga akan berunjuk rasa di sejumlah titik. Misalnya, di Komisi Pemilihan Umum dengan sekitar 5.000 pendukung dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (Baca: Hamdam Jamin MK Obyektif Tangani Sengketa Pilpres)

Taufik menyampaikan alasan menurunkan massa di Mabes Polri. Menurut Taufik, mereka sudah melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia memastikan aksi pendukung Prabowo merupakan aksi damai. (Baca: Tim Advokasi Prabowo-Hatta Siap Terima Hasil MK)

Ketua Partai Gerindra Jawa Barat Ferry J. Juliantono meminta maaf jika massa yang mereka kerahkan besok meresahkan masyarakat. Dia meminta pengertian, dukungan, dan doa agar Mahkamah bisa berlaku adil dalam memutus sengketa ini. "Mohon maaf, aktivitas kami mengganggu kenyamanan masyarakat," kata Ferry.

HUSSEIN ABRI YUSUF



Terpopuler
LSN Akui Lembaga Sigi Pro-Jokowi Lebih Presisi
Dukungan terhadap ISIS Bahayakan Indonesia
Salah Menangkan Prabowo, LSN Gelar Audit Internal
Lembaga Survei Pro-Prabowo Akui Salah Hitung Cepat
Putri Sukarno: 8 Lembaga Pro-Jokowi Disetir Asing
Digugat Kubu Prabowo, KPU Malang Siapkan Data
Tim Prabowo Laporkan KPU ke Bawaslu Terkait Edaran

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya