TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, yakin bukti yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum lebih kuat dibanding kepunyaan tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bukti ini, kata Kalla, akan mampu melawan gugatan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstistusi. "Kalau mereka (Prabowo) punya banyak bukti berupa 10 truk, saya yakin KPU lebih punya banyak bukti, yaitu 50 truk," kata Kalla ketika ditemui di gedung Palang Merah Indonesia, Jumat, 25 Juli 2014, Jumat, 25 Juli 2014.
Kalla mengatakan Komisi Pemilihan Umum pasti melakukan penghitungan dan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan presiden dengan disertai fakta. Kalla juga yakin Badan Pengawas Pemilu dan lembaga pemantau independen menjamin telah meminimalkan kecurangan dalam pemilihan tersebut. (Baca: Prabowo Siap Gugat Pilpres ke Mahkamah Konstitusi)
Kalla mengaku santai dan tak terpengaruh gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan sama sekali tak melakukan persiapan untuk menghadapi sengketa ini. Namun Kalla siap memberikan keterangan sebagai pihak terkait di persidangan. (Baca: Gugatan Kubu Prabowo ke MK Dinilai Sia-Sia)
Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kemungkinan besar mengajukan gugatan hasil pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Mereka merasa tak puas terhadap hasil penghitungan KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tim advokasi Prabowo-Hatta menyatakan ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif di beberapa wilayah pada pemilihan presiden 9 Juli kemarin. Untuk meyakinkan adanya kecurangan itu, mereka bahkan mengaku telah menyiapkan alat bukti dan data pelanggaran aturan pemilu setara dengan 10 truk. Pasangan nomor urut satu ini juga menyiapkan puluhan pengacara agar gugatannya dimenangkan Mahkamah.
REZA ADITYA
Terpopuler
Gara-gara Jokowi, Album JFlow dalam Bahaya
MH17 Jatuh, Warga Belanda Usir Anak Perempuan Putin
Jokowi Ingin Perempuan Jabat Menteri Pertahanan
PKS Mengaku Setia Dampingi Prabowo
Berita terkait
Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP
1 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?
Baca Selengkapnya3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
2 hari lalu
Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya
2 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaKaren Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi
2 hari lalu
Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
3 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG
3 hari lalu
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
3 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya