Infografis Kampanye hitam negatif di media sosial. Politicawave.com
TEMPO.CO, Jakarta - Perbedaan pilihan politik dalam pemilu presiden 2014 membawa suasana panas dalam ajang pertemanan di media sosial. Tak sedikit orang yang mencabut perkawanan di media sosial karena merasa terganggu dengan pertentangan pandangan politik itu. Sementara yang lain tak nyaman karena linimasanya dipenuhi kegaduhan kampanye. (Baca: 22 Kampanye Jelekkan Jokowi di Media Sosial)
"Kami tidak memperoleh jumlah pasti unfriend, namun ada peningkatan perbincangan tentang unfriend yang signifikan jelang pemilu ini," ujar peneliti dari Prapancha Research, Adi Ahdiat, dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Jumat, 4 Juli 2014. Prapancha Research adalah organisasi riset yang bertujuan menginspirasi pemuda Indonesia untuk peduli pada negara. (Baca: Di Media Sosial, Jokowi Menang Tipis dari Prabowo)
Prapancha Research melakukan pantauan di jejaring sosial dalam rentang 4 Juni-4 Juli 2014. Dari situ mereka menemukan perbincangan unfriend, unfollow, block, dan unshare seputar pemilu meningkat sampai sekitar 3.513 di Twitter. Padahal sebelum pilpres, perbincangan pemutusan hubungan perkawanan ini tidak ada sama sekali. (Baca: Kampanye Prabowo di Medsos Lebih Rapi dari Jokowi)
Contoh perbincangan yang memutus perkawanan misalnya pada akun @imasnuriah yang menulis, "Wadooow kacau baca twit pada saling hina gegara pemilu. Wajib unfollow yang bahasanya kasar." (Baca: Heboh di Media Sosial Soal Prabowo Sebut Kampret)
Tren yang juga berkembang adalah unfollow atau unfriend sementara. Setelah pemilu, pemilik akun menyampaikan akan berkawan lagi dengan akun yang mereka blokir. "Udahdeket mau pemilu makin banyak aja yang kampanye hitam. Unfollow dulu aja deh ya, nanti abis pemilu baru di-follow lagi," ungkap akun @hadi_siders.
Menurut Adi, kecenderungan ini menunjukkan kampanye di media sosial yang serampangan malah berpotensi kontraproduktif terhadap citra kandidat yang bersangkutan. "Kita sering dengar kandidat yang bisa kuasai suara di media sosial akan kuasai suara riil, tapi pandangan ini keliru. Sia-sia saja kalau linimasa orang-orang malah dijejali dengan kampanye serba melebih-lebihkan atau fitnah tak berdasar yang menimbulkan antipati," kata Adi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
