Elite PPP: Suryadharma Juga Akan Habis di Muktamar
Editor
Bobby Chandra
Kamis, 17 April 2014 13:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Dimyati Natakusumah menuding ada kader yang berambisi menggantikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sebelum waktunya. Karena itulah, kata dia, muncul wacana untuk menggulingkan Suryadharma yang digagas beberapa kader.
"Kok, sekarang sudah kebelet ingin menjatuhkan Ketua Umum," kata Dimyati saat dihubungi, Kamis, 17 April 2014. Dia mengatakan mereka yang berambisi menduduki jabatan ini seharusnya menunggu hingga muktamar partai digelar. "SDA juga habis di muktamar karena sudah dua periode." (Baca: Sekjen PPP: Surat Pemecatan Ilegal).
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Suryadharma, PPP mengalami dua kali pemilu. Pada Pemilu 2009, suara PPP yang turun dibanding pemilu sebelumnya tidak dipermasalahkan. Dia heran, ketika suara partai naik dalam pemilu ini, sejumlah kader justru meributkan posisi Suryadharma.
Dia menuding dibalik goyang-menggoyang ini ada kepentingan duit. "Mereka ngebet ingin menjadi menteri," katanya. Suryadharma harus melalui pertarungan internal yang panjang untuk merebut posisi Ketua Umum PPP. (Baca pula: PPP Bantah Ada Pemecatan Kader).
Dia meminta semua pihak memghormati keputusan Muktamar PPP dengan tidak menjatuhkan seseorang di tengah jalan. Sebagai pemegang mandat partai, kata dia, keputusan koalisi juga sebaiknya dipercayakan kepada Suryadharma.
Sebelumnya, internal PPP memanas karena wacana penggulingan Surryadharma dari posisinya. Wacana ini dibalas oleh Suryadharma dengan pemecatan sejumlah kader. Kader yang dipecat oleh Suryadharma Ali antara lain Ketua Badan Pemenangan Pemilu Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, dan Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe.
Dimyati mengatakan langkah sejumlah pengurus DPW sudah melenceng dari tugasnya. Seharusnya, para petinggi PPP di daerah fokus pada pemenangan pilkada, seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Keputusan dengan siapa PPP akan berkoalisi merupakan kewenangan DPP PPP. "Percayakanlah kepada mandataris partai," katanya.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler:
Wanita Italia Koma di Bali, Napoli Galang Dana
Belanda Bantu PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal
Kasus Murid TK JIS, Korban Baru Versi Komnas Anak