TEMPO.CO, Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait Pemilihan Umum 2014. Peneliti senior CSIS, Philips Jusario Vermonte, memprediksi calon presiden yang bertarung pada Pemilu nanti hanya dua orang, calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo akan mengalahkan calon dari Gerindra, Prabowo Subianto.
"Jokowi 54,3 persen, sementara Prabowo 28,3 persen," kata Philips saat memaparkan hasil survei lembaganya di Jakarta, Senin, 31 Maret 2014. Philips mengatakan, sisa suara sebesar 17,4 belum mempunyai pilihan dan berencana tak memilih. Sehingga, pemilihan presiden cukup satu putaran saja. (Baca: Kata Jokowi, Ini Tanda-tanda PDIP Menang Pemilu).
Sementara bila mempunyai tiga calon yakni ditambah dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, kata Philips, Jokowi tetap nomor satu. Berdasarkan survei, Jokowi meraup 45,7 persen, disusul Prabowo 23,6 persen dan Ical sebanyak 14 persen, sisanya 16,7 persen belum menentukan pilihan. (Baca: Mega Kirim Sinyal Jokowi Capres Sejak Januari).
Survei ini dilakukan selama 7-17 Maret 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan metode wawancara tatap muka di 33 provinsi. margin eror sebesar 2,83 persen dan pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat dimulai dari tingkat kelurahan, RT, kepala keluarga, dan responden. (Baca: Demokrat Sukses Jual SBY, Golkar Usung Soeharto).
Adapun proporsi jenis kelamin adalah 50 persen pria dan sisanya wanita. Dalam perhitungan tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi menurut data Badan Pusat Statistik. (Baca pula: Jokowi, Prabowo, PKS, dan Demam Aku Rapopo).
SUNDARI SUDJIANTO
Berita terkait
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
3 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
3 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
4 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
8 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
17 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
18 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
18 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
20 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
20 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
22 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca Selengkapnya