Jokowi: Sorry, Enggak Ada Nego Jatah Menteri

Reporter

Senin, 31 Maret 2014 09:54 WIB

Jokowi saat kampanye PDIP di Jakarta (16/3). The Asahi Shimbun via Getty Images

TEMPO.CO, Malang - Joko Widodo, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan dalam menjalankan fungsi eksekutif diperlukan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi, menurut dia, dalam membina koalisi partai, dia menjamin tidak ada transaksi politik dengan partai lain.

"Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti nego-nego kursi, nego-nego menteri. Koalisi cukup tujuh (partai), tapi kalau minta-minta (kursi menteri) sorry. Lobi-lobi transaksional itu tidak boleh ada. Problem banyak sekali di negeri ini. Orientasi kami dengan partai koalisi harus sama," kata Jokowi, saat bertemu relawan di Malang, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Suara Demokrat Diprediksi Berlabuh ke PDIP)

Jika nanti terpilih menjadi presiden, menurut Jokowi, pertimbangan dalam memilih menteri tidak bisa berdasarkan lobi politik, tetapi murni karena rekam jejak. "Menteri, misalnya, jangan dipaksa-paksakan. Harus dilihat track record bagus atau tidak, profesionalisme harus dijaga," katanya. Jokowi tak mau menyebutkan partai yang rencananya akan diajak berkoalisi. (Baca: Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri)

Jokowi menegaskan, untuk membangun pemerintahan yang kuat, maka diperlukan parlemen yang kuat. Oleh sebab itu, PDIP harus menang dalam jumlah besar pada pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Pemilu kali ini diikuti oleh 12 partai nasional.

Jokowi menilai dalam sebuah pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, negosiasi atau lobi politik bisa dihindari. "Tidak ada lobi yang pakai duit, tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri karena memang kursi tidak untuk dibagi, tapi untuk menjalankan tugas dari rakyat," kata politikus yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemahaman koalisi saat ini tidak harus diartikan sebagai sebuah penawaran dari partai-partai yang berkaitan. "Koalisi itu kan tidak harus bargaining dalam posisi ini, harus ini, harus itu," katanya. (Baca: PKS Buka Kemungkinan Koalisi dengan PDIP)

ANANDA TERESIA

Baca juga:
Wajah Tirus Aurel, Ini Kata Pakar
Ada Lelucon Tender BUMN di Ketoprak Dahlan Iskan
Spanduk 'Moyes Out' Terbang di Langit Old Trafford
4 Perwira Pengeroyok Dokter TNI AU Jadi Tersangka
Ketoprak BUMN, Dahlan Iskan Disindir Soal Pemilu

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

1 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

5 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

19 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

20 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

20 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya